Mimpi timnas sepak bola Indonesia mengukir prestasi di kancah internasional terus diasah sekalipun memasuki masa pandemi Covid-19. Pemerintah ambil bagian untuk mewujudkannya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendy pada Juni 2020 menerbitkan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2020 sebagai peta jalan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) 3/2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo serius menegaskan ‘campur tangan’ pemerintahannya untuk membenahi iklim sepak bola nasional yang melempem selama beberapa dekade terakhir.

Sebagaimana diketahui, Inpres 3/2019 itu terbit dengan latarbelakang sengkarut PSSI dan pemerintah.

PSSI sebagai badan organisasi pesepakbolaan nasional berdiri independen di luar birokrasi pemerintah yang terikat pada statuta FIFA.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Akhirnya Gratis, Saatnya Merapikan Jempol Netizen

FIFA menyatakan pemerintah di negara manapun tidak boleh mengintervensi organisasi sepak bola di negaranya, jika melanggar, sanksi penangguhan akan dijatuhkan.

Hal itu sudah terbukti. FIFA menangguhkan PSSI pada 30 Mei 2015 menyusul langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membekukan PSSI sebulan sebelumnya.

FIFA akhirnya mencabut sanksi itu pada 13 Mei 2016. Meski demikian, perbaikan yang diharapkan untuk timnas dan klub sepak bola Indonesia tidak menunjukkan hasil mentereng. Prestasi tidak kunjung terukir.

Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Gatot Hendrarto menjelaskan, sejak sanksi suspensi FIFA dicabut, pemerintah mulai serius untuk membenahi sepak bola nasional pada 2017 sehingga dua tahun kemudian keluarlah Inpres 3/2019.

“Kita sadar sepakbola itu bukan hanya tugas PSSI, bukan hanya tugas klub,” ujar Gatot Hendrarto dalam webinar percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional, 15 Desember 2020.

Inpres 3/2019 merupakan barang istimewa karena satu-satunya Inpres yang khusus mengatur satu cabang olahraga sejak Indonesia merdeka.

Presiden Jokowi, ucapnya, mencoba ikut membantu sepakbola nasional tanpa mengganggu statuta FIFA, kemudian meminta menterinya untuk merancang peta jalan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional selama 5 tahun ke depan.

Rapat terbatas tingkat menteri sudah dilaksanakan dua kali. Menurut Gatot, terdapat 5 poin kesepakatan sebagai peta jalan percepatan pembangunan pesepakbolaan Indonesia.

Kelimanya adalah infrastruktur, kompetensi SDM, pengembangan bakat, sistem kompetensi dan tata kelola, kelembagaan dan pendanaan.

Sebagai contoh untuk infrastruktur. Di sini, Kementerian PUPR akan mendukung dengan menciptakan lapangan latihan sesuai standar sampai ke daerah. Lapangan latihan tidak harus dilengkapi tribun penonton.

Target selanjutnya adalah pembangunan atau revitalisasi stadion berstandar FIFA.

Selain infrastruktur, kompetensi wasit, pelatih dan tenaga keolahragaan juga digenjot.

Prioritasnya, jumlah pelatih dan wasit berlisensi akan meningkat secara signifikan dengan standar lisensi AFC minimal AFC D dan C.

Baca juga: 12 Trend Makanan yang Bakal Banyak Dicari setelah Pandemi Covid-19

Lalu, keberadaan wasit berlisensi dibutuhkan untuk menyelenggarakan kompetisi di pelbagai tingakatan sehingga sajian pertandingan benar-benar berkualitas.

Targetnya, pemerintah membantu mencetak 60 pelatih lisensi Pro AFC, 288 lisensi A AFC, 384 lisensi B, 13260 lisensi C, 42840 lisensi D.

Inpres ini memang ditugaskan kepada kementerian, namun kepala daerah turut memiliki andil untuk mensukseskan implementasinya.

Adapun sumber pendanaannya berasal dari alokasi APBN, APBD, BUMN dan swasta melalui sponsorship.

Gatot mengakui sambutan di daerah berbeda-beda atas rancangan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional. “Kebetulan kepala daerahnya suka sepak bola, dia antusias.”

Masalah sepak bola adalah maslahat bersama. Supaya program ini berjalan merata, Gatot mengatakan, “Kemendagri sudah membuat edaran ke daerah adanya Inpres ini, daerah bisa melakukan apa saja dan termasuk mulai 2021 memasukkan materi Inpres dalam penganggaran.”

Indonesia vs Vietnam
Striker Indonesia Irfan Bachdim menggiring bola melewati pemain Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 15 Oktober 2019. (Foto: PSSI.org)

Pembibitan pemain muda

Sepak bola adalah cabang olahraga paling diminati di Indonesia. Penelitian Nielsen Sport dikutip dari CNN Indonesia pada 2017 menyebutkan 77 persen penduduk Indonesia dari total 270 juta jiwa memiliki ketertarikan pada sepak bola, terutama saat menyaksikan timnas Indonesia bertanding.

Angka tersebut tertinggi di Asia Tenggara dan lebih tinggi dari Spanyol, Brasil dan Jerman sebagai negara yang meraih banyak gelar juara dunia.

Ironinya, antusias tinggi masyarakat Indonesia tidak sebanding dengan prestasi di kancah internasional.

Timnas Garuda belum sekalipun mengangkat Piala Asia, bahkan tidak juga pernah menjuarai piala AFF di level Asia Tenggara. Prestasi terakhir adalah menjuarai piala AFF U-19 pada 2013 silam.

Prestasi membutuhkan proses, tidak datang secara tiba-tiba. Berbagai cara dicoba salah satunya menaturalisasi pemain asing.

Namun, pembibitan pemain muda Indonesia harus diprioritaskan untuk menguatkan karakter sepak bola Indonesia.

Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mengatakan pembinaan bibit muda sudah dilakukan pemerintah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sejak 1977.

Baca juga: Harapan Baru di 2021: Great Reset Kapitalisme

Masalahnya, jumlah diklat itu tidak mengalami penambahan sampai sekarang hanya ada 7 diklat. Diklat yang ada itu pun dibuat untuk pemain tingkat SMA, padahal idealnya harus dimulai minimal dari usia 13 tahun. Alasannya, pendirian PPLP membutuhkan biaya tinggi.

Ketentuan pendirian diklat akhirnya mendapat tempat dalam dalam Inpres 3/2019. Jumlah PPLP akan ditambah dan dibangun di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Ada yang usul prioritas di daerah yang unggul. Wilayah Indonesia, semuanya unggul. Tapi, kita tidak bisa bilang sepak bola itu Medan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua. Semua itu ternyata punya potensi,” kata Raden Isnanta.

“Kita inginkan diklat ada di usia 13 tahun, kita sepakati,” tambahnya.

Lebih lanjut, Raden mengatakan pembinaan pemain muda sebenarnya sudah dilakukan berjenjang.

“Ada pembinaan SSB dari masyarakat, ada yang dari akar rumput, ada yang di atas 13 tahun dan ikut kompetisi juga. Kemudian, sekarang PSSI diwajibkan punya akademi dari klub-klub,” katanya.

Untuk level kompetisi di usia muda, swasta sudah menyelenggarakannya, beberapa di antaranya Danone, Top Skor, Kompas Gramedia. Namun, cakupannya belum luas ke seluruh wilayah Indonesia.

Kemenpora dan PSSI juga sudah menyelenggarakan kompetisi sepak bola untuk usia muda.

Misalnya, Piala Menpora untuk pemain usia muda berangka genap, yaitu U-14 dan U-16, sementara PSSI menggelar Soeratin Cup dengan angka ganjil U-13, U-15, dan U-17. Kemudian ada kompetisi Gala Siswa Indonesia untuk kelas SMP yang digelar Kemendikbud.

“Setiap tahun ada bidang kompetisi. Ini memperkaya kesempatan adik-adik,” kata Raden.

Bibit unggul sudah lahir. Beberapa pemain muda Indonesia saat ini tengah mengarungi kompetisi di daratan Eropa.

Sebagai contoh, Egy Maulana Vikri memperkuat klub Polandia Lechia Gdansk, Witan Sulaiman kelahiran Palu sekarang bermain di klub Serbia FK Radnik Surdulica, Amiruddin Bagus Kahfi di tim muda FC Utrecht, dan Brylian Aldama di klub Kroasia HNK Rijeka.

Harus ada kemauan pemerintah

Pemerhati sepak bola Yesaya Octavianus menyambut baik inisiatif pemerintah melakukan pembenahan di sepak bola nasional.

Namun ia mengingatkan jika Inpres 3/2019 tidak ditangani baik, maka dampaknya akan buruk. Setidaknya, tidak akan ada Inpres lagi diterbitkan untuk cabang olahraga lainnya.

Yesaya adalah salah satu orang yang diundang oleh Menko PMK saat itu Puan Maharani pada 2017 bersama pemerhati sepak bola lainnya untuk urung rembug menguliti masalah sepak bola nasional.

Ia mengatakan, tantangan dari peta jalan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional terletak pada kemauan pemerintah.

“Misalnya, Kemenpora sudah mengajukan anggaran untuk Inpres di 2021 ternyata di Kementerian Keuangan dicoret, inilah tantangannya,” ucapnya.

Anggaran termasuk hal penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya realisasi peta jalan percepatan pembangunan sepak bola.

“Ketika Piala Dunia [U-20] muncul, pemerintah menyiapkan Rp400 Miliar. Piala dunia berlangsung 2 bulan, mengapa [peta jalan] Inpres yang 5 tahun tidak ada anggaran? Kalau kita ada goodwill semua dengan melakukan pendekatan terukur saya kira masalah biaya tidak perlu dikhawatirkan,” kata Yesaya.

Tanggung jawab keuangan disarankan tetap dikelola kementerian, tidak diserahkan kepada PSSI mengingat posisi PSSI hanya sebagai outsider dari Inpres percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional.

Terkait masalah anggaran, Raden mengatakan anggaran untuk Piala Dunia U-20 berada dalam pos khusus di luar anggaran peta jalan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional.

Namun, diakui Raden bahwa pandemi Covid-19 membuat anggaran untuk pelaksanaan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional mengalami hambatan.

Baca juga: Mantan Pemain Barcelona dan Real Madrid Jadi Pelatih Timnas?

“Untuk peta jalan, malah tahun anggaran ini [jumlahnya] turun. Yang ada kita melaksanakan rutinitas yang sudah ada sebelum Inpres, seperti diklat. Jadi, jika ingin tambah diklat, itu tidak bisa,” kata Raden.

Inpres 3/2019 hanya mengikat kepada kementerian dan lembaga di Indonesia, tidak kepada PSSI yang berdiri independen di luar pemerintah.

Pemerintah hanya menjalankan 5 prioritas yang sudah ditetapkan, sementara PSSI sebagai penyelenggara liga nasional dan pembinaan tim nasional hanya menerima output seperti pemain-pemain muda bertalenta yang sudah dibina sejak usia dini.