Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam Pilpres AS disambut gegap gempita rakyat yang sudah muak menjalani kehidupan di bawah kepemimpinan Donald Trump. Joe Biden berjanji akan menyatukan jiwa rakyat Amerika yang terpecah selama kepemimpinan Donald Trump.

Rakyat Amerika seolah terlepas dari belenggu untuk empat tahun mendatang. Noam Chomsky, filsuf yang juga profesor linguistik di Universitas Arizona, turut memberi pandangannya terhadap kemenangan Biden. Ia skeptis terhadap perubahan ke depan yang diungkapkan Biden.

Dalam wawancaranya kepada Haaretz yang dipublish 16 November 2020, Chomsky menganggap Joe Biden seumpama wadah kosong yang tidak mempunyai prinsip kuat.

“Apa yang akan dilakukan Biden? Senat ada di tangan Majority Leader Mitch McConnell, yang hanya mengetahui dua hal: blokir apa pun yang hendak dilakukan Demokrat, dan hal lainnya, memberikan semua yang diinginkan orang kaya,” kata Chomsky sebagaimana dikutip.

Bila menyimak pernyataan Chomsky di beberapa media, apa yang diungkapkannya barusan terdengar cukup mengejutkan. Chomsky sebelum pemilihan selalu mengatakan bahwa dia memberi dukungan kepada Joe Biden.

Namun, dalam wawancara bersama the.ink, 11 Agustus 2020, Chomsky menegaskan bahwa dukungannya kepada Biden bukan dalam artian sebagai dukungan penuh. Bentuk dukungan ini semata diberikannya sebagai rasa hormatnya kepada para aktivis yang bekerja secara konsisten dan mengikuti Bernie Sanders, senator Vermont, orang yang menaruh perhatian terhadap perubahan iklim.

Seperti Sanders, Chomsky memandang perubahan iklim sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia.

Dengan kata lain, sebagaimana disampaikannya kepada Salon, Chomsky memilih Biden karena menentang Donald Trump yang menyangkal adanya perubahan iklim.

Baca juga: Bagaimana Nasib Akun Twitter Donald Trump Bila Tidak Jadi Presiden?

Bak buah simalakama, kaum progresif pun tidak terlalu berharap banyak dengan kemenangan Joe Biden. Chomsky memandang jika Biden melakukan sesuatu yang progresif, Mahkamah Agung akan menghalanginya.

“Trump dan McConnell bertanggung jawab untuk mengatur semua peradilan, dari bawah ke atas, dengan hakim sayap kanan yang bisa menggagalkan hampir semua hal progresif,” ungkapnya.

Profesor Emeritus di Massachusetts Institute of Technology (MIT) ini menanggapi juga perolehan suara rakyat Amerika kepada Donald Trump yang meraup lebih dari 70 juta suara. Menurut laporan terbaru yang dihimpun The Guardian, Trump telah memperoleh 73 juta suara populer.

“Biarpun Biden menang, Trump telah meraih keberhasilan (victory) besar,” katanya.

“Ini sangat menakjubkan bahwa seseorang yang baru saja membunuh ratusan ribu orang Amerika bisa mencalonkan diri. Ini hanyalah fakta bahwa pemilihan ini adalah kemenangan besar Partai Republik. Trump adalah politisi terampil yang memahami mentalitas Amerika,” kata Chomsky.

Baca juga: Rekor dan Fakta Menarik dari Kemenangan Joe Biden di Pilpres AS

Noam Chomsky
Noam Chomsky. (Foto: Wikipedia Commons)

Pandemi Covid-19 menjadi contoh bagaimana sebenarnya Trump begitu abai pada persoalan kemanusiaan. Chomsky secara luas menilai Trump telah mengangkat sesuatu yang beracun ke bawah permukaan kehidupan, budaya, dan sejarah Amerika.

“Supremasi kulit putih adalah prinsip dalam masyarakat dan budaya Amerika. Orang Yahudi tahu tentang itu. Saya sudah cukup dewasa untuk mengingat anti-semitisme terang-terangan di jalanan. Tapi rasisme anti-kulit hitam jauh lebih ekstrim,” ucapnya.

Selama periode Trump, ketegangan di antara kulit putih dan kulit hitam memang mengalami persoalan serius. Puncaknya dapat dilihat pada tragedi George Floyd yang tewas kehabisan napas setelah lehernya ditekuk lutut Polisi kulit putih pada Mei lalu.

Kematian George Floyd menuai kecaman rakyat di seluruh AS hingga memunculkan gerakan Black Lives Matter. Gema ini melanda hampir ke seluruh dunia, bahkan mencapai ke Indonesia melalui platform media sosial.

Baca juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol: Minimnya Data dan Kegagalan Amerika

Bagi Chomsky, pergerakan George Floyd merupakan sesuatu yang istimewa sebab mampu mengumpulkan solidaritas luas di antara orang kulit hitam dan putih. “Ini tidak pernah dicapai oleh Martin Luther King Jr. Ini adalah tanda perubahan,” kata Chomsky.

Meski ia melihat ada tanda perubahan, di sisi lain, kebangkitan ini bukanlah hal yang menyenangkan untuk sebagian orang ‘kulit putih’ lainnya.

Chomsky meyakini bahwa kaum kulit-putih, Kristen, dan masyarakat tradisional merasa bahwa mereka akan kehilangan supremasi kulit putih. Mereka memandang bahwa cara hidup tradisional mereka sedang diserang.

“Dan apa cara hidup tradisional mereka? Letakkan jackboot di leher orang kulit hitam,” ucap Chomsky.

Baca juga: Apa Itu Fasilitas GSP dari AS yang Digadang-gadang Bisa Bantu Ekonomi RI?

Ia menjelaskan bahwa konsep supremasi bukan tentang ras, melainkan tentang sosiologis. Ia mencontohkan, orang Yahudi tidak dianggap berkulit putih, begitu juga dengan orang Irlandia.

Di Boston, katanya, pada akhir abad ke-19, orang bisa menemukan tanda di rumah makan yang menuliskan “No Dogs or Irish (Tidak anjing atau orang Irlandia)“. Joe Biden sendiri merupakan keturunan Irlandia penganut Katolik, menjadikan dia sebagai presiden kedua AS beragama Katolik setelah John F. Kennedy.

Selama masa kampanye, Joe Biden mencoba mengambil simpati kaum pergerakan untuk mengumpulkan dukungan melawan Trump. Citra ini semakin sempurna karena ia didampingi Kamala Harris, wanita keturunan kulit hitam dan Asia yang diwariskan oleh kedua orangtuanya.

Akan tetapi, komitmen Biden masih diragukan. Semasa kampanye, para pembela kulit hitam mengingat Biden dan Harris memiliki masa lalu yang cukup kontroversial dengan komunitas kulit hitam.

Joe Biden
Joe Biden. (Foto: joebiden.com)

Biden terlibat dalam pembuatan 1994 crime bill yang menyebabkan penangkapan lebih banyak, kepolisian lebih agresif, terutama untuk melukai orang Amerika berkulit hitam dan coklat meski tidak terlalu proporsional untuk dipenjara.

Namun, Biden pada 2016 membela dengan mengatakan aturan itu telah ‘memulihkan kota-kota di Amerika’ di mana saat itu merupakan era kejahatan dan kekerasan tertinggi. Sedangkan Kamala Harris terlalu bersikap keras semasa menjabat sebagai jaksa California.

Setelah kemenangan keduanya, tekanan ‘balas budi’ pun terus digencarkan kepada Biden dan Harris.

Salah satu pendiri gerakan Black Lives Matter Patrisse Cullors sebagaimana dikutip dari Fox News pada 11 November lalu meminta Biden untuk mengangkat agenda mereka dalam priortas 100 hari pertamanya.

Baca juga: Para Politisi dengan Jargon Kampanye yang Lebih Kontroversi dari Donald Trump

Melalui suratnya kepada Biden dan Kamala, ia menekankan bahwa tanpa dukungan kuat dari orang-orang kulit hitam, hasil pemilu bisa sangat berbeda.

Cullors memperjuangkan suara kulit hitam melalui BREATHE Act. Beberapa poin dari BREATHR Act antara lain menyerukan pembuatan rencana untuk menyediakan fasilitas dekarkerasi penahanan federal dalam 10 tahun.

Dekarkerasi (decarceration atau deinstitutionalization) merupakan penghapusan pidana penjara dan menggantikannya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan pada masyarakat terbuka.

Poin lainnya mencakup tuntutan untuk mengurangi kekerasan polisi, dan pemberlakuan moratorium kepada semua penjara federal dan penahanan pemudan dan imigran. Kemudian, meminta pemerintah memberikan semua pekerja dengan 18 minggu biaya cuti medis dan tinggal bersama keluarga, termasuk cuti orang tua untuk mengasuh anak yang baru lahir.

Namun, sampai mendekati tiga pekan setelah Pilpres sekarang, Biden dan Harris belum memberi balasan terbuka terhadap permintaan Cullors yang ingin bertemu untuk membahas agenda Black Lives Matter ke depan.