Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali, 6 Januari 2021.

PSBB kali lebih ketat dari yang pernah ada sebelumnya. Kegiatan masyarakat di luar rumah akan dibatasi dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Ini menjadi kabar baik untuk upaya penganggulangan pandemi Covid-19, namun secara bersamaan bisa berdampak kepada turunnya kantong pendapatan.

Aturan PSBB memang tidak berlaku di seluruh Indonesia, hanya di sejumlah Kabupaten/Kota. Tetapi, wilayah yang terkena aturan PSBB ini merupakan kawasan yang berkontribusi besar untuk perekonomian nasional. Kabupaten/Kota yang terkena aturan PSBB ketat ini antara lain:

  1. DKI Jakarta, seluruh kota
  2. Sebagian Jawa Barat, meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya
  3. Sebagian Banten, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
  4. Sebagian Jawa Tengah, meliputi Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta dan sekitarnya
  5. Sebagian DI Yogyakarta, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo
  6. Sebagian Jawa Timur, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang
  7. Sebagian Bali, meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Menurut Airlangga, pemerintah memberlakukan PSBB ketat setelah melihat tingkat kematian akibat corona atau Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen.

Lalu, tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen serta kasus aktif Covid-19 di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen dan tingkat keterisian Rumah Sakit untuk tempat tidur isolasi serta ICU sudah di atas 70 persen, mengutip Kontan.

Baca juga: Keunggulan Sony Xperia, Android Juara Dunia yang Bikin Penggunanya Susah Move-On

Selain itu, pemerintah merujuk data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU serta kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Secara legal, Airlangga mengatakan, kondisi tersebut sudah sesuai dengan PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Di sisi lain, beberapa negara diketahui sudah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat karena ditemukannya varian baru virus corona. Virus mutasi ini dilaporkan lebih mudah menular kepada manusia.

Varian baru virus corona ini dilaporkan pertama kali ditemukan di Inggris, selain itu, varian baru juga ditemukan di Afrika Selatan, laporan BBC News.

PSBB diharapkan dapat mengurangi potensi penularan dan penyebaran virus Covid-19 di sejumlah tempat aktivitas orang-orang. Mengutip CNBC Indonesia, aturan PSBB ini mencakup:

  1. Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
  3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  4. Mengatur pemberlakuan pembatasan: kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;
  5. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  7. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan
  8. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
Potret langit Jakarta yang cerah saat PSBB
Potret langit Jakarta yang cerah saat PSBB. (Foto: Twitter/son–of-adam)

Apa dampak PSBB ke masyarakat?

Pemberlakuan PSBB diharapkan dapat menanggulangi dampak penyebaran virus corona penyebab Covid-19. Saat ini, kenaikan kasus Covid Indonesia memang sudah mencapai 788 ribu kasus dengan penambahan kasus harian 8.854 kasus per 6 Januari 2021.

Yang menjadi kekhawairan adalah tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit sudah melebihi 70 persen per 2 Januari 2021. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangannya mengatakan keterisian ruang ICU dan isolasi secara nasional kenaikan jumlah pasien Covid-19 pasca-libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

Rincinya, tingkat keteresian tempat tidur RS di daerah per 2 Januari:

  1. DKI Jakarta mencapati 84,74 persen
  2. Banten 84,52 persen
  3. DI Yogyakarta persen
  4. Jawa Barat 79,77 persen
  5. Sulawesi Barat 79,31persn
  6. Jawa Timur 78,41persen
  7. Jawa Tengah 76,27 persen
  8. Sulawesi Selatan 72,40 persen
  9. Sulawesi Tengah 70,59 persen

Menurut Wiku, penuhnya keterisian di RS menjadi peringatan kepada semua pihak. Ia mengatakan, Indonesia berada dalam keadaan darurat. Sisa tempat tidur yang ada, katanya, belum tentu dapat digunakan semua karena terbatasnya tenaga kesehatan di rumah sakit.

Di sisi lain, dampak PSBB akan dirasakan pada perkembangan pelajar dan mahasiswa. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu belajar dari rumah. Mereka hampir tidak pernah bertatap muka bersama teman-temannya sepanjang tahun 2020.

Yulina Eva Riany, pakar ilmu anak dan keluarga, Fakultas Ekologi Manusia IPB, dalam artikelnya yang dimuat Sindo, 12 November 2020, pernah mengulas dampak pemberlakuan pembatasan sosial kepada siswa dan orang tua siswa.

Menurutnya, ada perubahan drastis selama belajar online dibanding aktivitas normal di sekolah. Ia mengatakan, aktivitas di sekolah merupakan sarana untuk belajar dan bermain bagi anak dan remaja.

Kemampuan adaptasi anak dan remaja terhadap perubahan akibat Covid-19 dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya usia, kematangan, atau tahapan perkembangan anak.

Baca juga: Kado Awal 2021: Bansos Dilanjutkan, Vaksinasi Covid-19 Ditargetkan Dimulai Pekan Depan

“Hilangnya waktu bermain dan belajar bersama dengan teman di sekolah, terbatasnya kesempatan untuk berkunjung ke area bermain, ataupun pengalaman menyaksikan secara langsung dampak Covid-19 terhadap orang tua atau anggota keluarga mereka (dampak fisik, ekonomi, dan psikologi), adalah pengalaman yang sulit bagi anak-anak dan remaja.”

Sebenarnya, masa pandemi memberikan waktu panjang bagi orang tua dan anak untuk berkumpul bersama lebih lama. Akan tetapi, anak usia dini memiliki kemampuan resonansi psikologis yang tinggi terhadap orang tuanya sangat tinggi.

Jadi, ketika anak-anak mampu merasakan kecemasan, kekhawatiran atau stres, itu akibat dari kecemasan yang sama dialami orang tua mereka.

Mengapa orangtua bisa stress selama pandemi Covid-19?

Peneliti Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, pernah melakukan penelitian untuk mengulas masalah tekanan orangtua selama pandemi. Mengutip Sindo, 13 November 2020, orangtua menghadapi tekanan di ranah offline dan online selama menghabiskan waktu karantina di rumah akibat pandemi Covid-19.

Di ranah offline, misalnya, orangtua tiba-tiba mendadak berperan sebagai guru untuk mendidik anaknya yang belajar dari rumah.

Di samping itu, orangtua harus memastikan urusan domestik rumah tangga tetap terkendali. Sedangkan di ranah online, tekanan yang dialami orangtua berhubungan dengan masalah pekerjaan.

“Di masa pandemi, nyaris tidak ada waktu untuk beristirahat. Pekerjaan kantor yang sebagian dilakukan offline dan online, bisa dilakukan di atas jam kewajaran di masa sebelum pandemi seperti di atas pukul 10 malam, mendadak serta dilakukan pada saat libur, Sabtu, Minggu,” kata Devie.

Ini belum lagi ke ancaman tekanan ekonomi yang mungkin terjadi. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menanggapi berlakunya PSBB ketat dengan kemungkinan turunnya confidence konsumsi masyarakat dan demand domestik, laporan Kontan, 6 Januari 2021.

Hal itu disampaikannya setelah melihat dua pengalaman PSBB sebelumnya yang dianggap kontra produktif dengan pemulihan ekonomi. Menurut Shinta, kalangan pengusaha menghindari terjadinya PSBB. Pemerintah lebih baik mengetatkan penerapan protokol kesehatan ketimbang PSBB.

Di samping itu, berlakunya PSBB yang ketat merupakan pengingat kepada semua orang, betapa kesehatan merupakan faktor utama yang harus didahulukan. Seperti orang bijak mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Baca juga: Mengapa Miliarder Jack Ma ‘Hilang’ Misterius? Apakah China Sekeras Itu?