Pandemi Covid-19 memberikan perubahan besar dalam kegiatan manusia. Tak pelak, kondisi sekarang mendorong transformasi digital lebih cepat dalam memasuki era Industri 4.0.

Kemajuan baru kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, sistem fisik siber, dan Internet of Things adalah beberapa pendorongnya. Adaptasi kegiatan dengan teknologi digital ini diperkirakan bakal berlanjut usai pandemi berakhir. Faktor perubahan gaya hidup akibat pandemi Covid-19 mendorong transformasi digital lebih jauh.

Namun, akselerasi ke arah digitalisasi dalam masa pandemi Covid-19 setahun terakhir memiliki sejumlah catatan. Ketimpangan pendapatan dan sosial masih tetap terlihat, bahkan bukan tidak mungkin menjadi ancaman ke depannya.

Baca juga: Gaji Guru Honorer Hanya Rp700.000, Solusi Kesejahteraan Dinantikan

Contoh lain yang menjadi perhatian adalah problem kesenjangan digital terutama di daerah terpencil. Pelajar dan mahasiswa masih mencari kenyamanan dalam proses pembelajaran jarak jauh virtual.

Dalam dunia industri, pandemi Covid-19 telah membuat sejumlah perusahaan berpikir untuk melakukan efisiensi dengan mengotomatiskan proses produksi. Pasar dan perdagangan terhubung dalam ruang digital yang maju lebih cepat. Pertemuan dan rekreasi berpindah ke dunia maya.

Banyak perubahan yang terjadi dan dirasakan masyarakat. Mantan Direktur Strategi dan Operasi Bank Dunia Zia Qureshi adalah salah satu ekonom yang menaruh perhatian pada kemajuan teknologi untuk ekonomi di masa depan.

Baca juga: Membedah Corak Liberalisme Partai Republik dan Partai Demokrat di AS, Disampaikan Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika UI

Baru-baru ini, ia menuangkan gagasannya dalam artikel berjudul Technology, growth, and inequality changing dynamics in the digital era dalam Global Working Paper Februari 2021.

Ia memproyeksikan transformasi digital lebih cepat dari yang diharapkan pada masa mendatang karena pandemi Covid-19.  Manakala perekonomian pulih usai pandemi, Zia berpendapat beberapa efek akibat transformasi digital saat ini akan bertahan lama.

Kembali pada masa sebelum pandemi, masyarakat telah menerima pergeseran paradigma digitalisasi. Adanya pandemi mempercepat pergeseran.

Hanya saja, Zia mencermati bahwa perkembangan pesat teknologi tidak sebanding dengan produktivitas yang melambat dan ketidaksetaraan yang meningkat. Seharusnya teknologi mendorong produktivitas, dengan begitu produktivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Digital teknologi telah berkembang pesat, pertumbuhan produktivitas melambat, bukannya dipercepat. Ini adalah paradoks besar di zaman kita,” kata Zia Qureshi.

Zia mengatakan, di negara maju sejak 1980-an, pertumbuhan produktivitas telah melambat secara signifikan. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas juga melambat di banyak negara berkembang.

Menyadur laporan World Bank, dalam periode 2013-2017, ia melihat pertumbuhan produktivitas terlihat lebih rendah dari rata-rata jangka panjang sekitar 65 persen di semua negara.

Dia mencontohkan Amerika Serikat. Ketimpangan pendapatan di AS telah meningkat dengan lebih tajam lagi dibandingkan di negara maju utama lainnya.

Sejak awal 1980-an, pembagian 10 persen teratas pendapatan nasional meningkat dari 35 persen menjadi 47 persen. Bagi hasil dari 1 persen teratas secara kasar meningkat dua kali lipat dari 11 persen menjadi 21 persen.

Bagian dari 1 persen teratas dalam kekayaan telah meningkat dari 23 persen menjadi sekitar 40 persen. Namun, mereka yang berpenghasilan kelas menengah mengalami tekanan.

“Untuk pekerja median, gaji riil mereka stagnan dalam periode yang lama. Pertumbuhan upah median riil terbebani tidak hanya karena pertumbuhan produktivitas yang lebih lambat, tetapi juga oleh upah yang tertinggal dari pertumbuhan produktivitas dan meningkatnya ketidaksetaraan upah,” katanya.

Beberapa catatan Zia dalam menyikapi kemajuan teknologi dalam perekonmian antara lain:

  1. Perlambatan pertumbuhan produktivitas diikuti ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat di dalam negara.
  2. Dalam banyak kasus, peningkatan tajam pendapatan terkonsentrasi pada top end distribusi.
  3. Tren distribusi pendapatan lebih beragam di negara-negara berkembang, tetapi banyak di antaranya mengalami peningkatan ketimpangan selama periode yang sama.

Perubahan teknologi secara inheren disruptif dan memerlukan transisi yang sulit. “Tak pelak, itu menciptakan pemenang dan pecundang,” kata Zia.

Ia menilai, dalam mengatasi persoalan ini, kebijakan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kebijakan itu mesti memperhatikan dorongan untuk meningkatkan lingkungan pendukung kepada perusahaan dan pekerja, serta meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri atas tantangan baru.

Baca juga: Cristiano Ronaldo: Obsesi dan Sentuhan Hati yang Membesarkannya di Sepak Bola

Teknologi mempengaruhi sistem pasar dan perdagangan. Ada peningkatan konsentrasi pasar yang mengubah persaingan dengan cara pemenang mengambil semua. Mereka menawarkan keuntungan skala ekonomi yang kuat dan efek jaringan, dan leverage data besar yang mendorong munculnya “firma superstar.”

Muncul juga “ekonomi tak berwujud” yang memberikan aset seperti data, perangkat lunak, dan kekayaan intelektual. Cara-cara ini yang membuat mereka sukses dalam ekonomi namun hal tersebut dikaitkan dengan kecenderungan kuat ke arah munculnya perusahaan dominan.

Mereka ini para pemenang-yang mengambil semua adalah sektor-sektor teknologi tinggi, yang tercermin pada Apple, Facebook, dan Google.

“Mereka semakin mempengaruhi ekonomi secara lebih luas karena digitalisasi menembus proses bisnis di sektor lain, seperti transportasi, komunikasi, keuangan, dan perdagangan,” kata Zei.

Baca juga: Meneladani Kelucuan Elon Musk Dalam Pusaran Polarisasi Politik Indonesia

Terjadinya kecenderungan ke arah monopoli menimbulkan perhatian serius terhadap kebijakan persaingan. Bagi Zei, kegagalan dalam kebijakan persaingan telah memperkuat kekuatan produksi yang didorong oleh teknologi ini.

Konsentrasi pasar menjadi lebih tinggi. Kebijakan persaingan tidak mampu mengejar ekonomi digital karena dapat mengubah struktur pasar dan menimbulkan tantangan baru untuk menjaga pasar tetap kompetitif, terutama yang berkaitan pada data.

“Penegakan antimonopoli lemah dalam menghadapi peningkatan kekuasaan monopoli dan aktivitas pengambilalihan.”

“Facebook sendiri, misalnya, telah memperoleh lebih banyak dari 70 perusahaan selama kurang lebih 15 tahun, termasuk calon pesaing seperti Instagram dan WhatsApp. Peningkatan kepemilikan perusahaan yang bersaing secara tumpang tindih,” kata Zei.

Baca juga: Mengapa Foto Bernie Sanders Sangat Viral di Media Sosial?

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, ketimpangan bukan sesuatu yang baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan penduduk kaya dan miskin di Indonesia atau rasio gini nasional pada September 2020 mencapai 0,385, mengutip Republika.

Angka tersebut naik dibandingkan Maret 2020 atau awal pandemi 0,380. Namun, persoalan di Indonesia tetap klasik, seperti aset kepemilikan keuangan dan properti sangat terkonsentrasi pada orang-orang kaya.

Kota Yogyakarta adalah kota yang memiliki angka rasio gini lebih besar dari nasional. Angka rasio gini di sana meningkat dari 0,436 pada Maret 2020 menjadi 0,439 pada September 2020.

Mengutip Kumparan, ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus Presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia, Ahmad Ma’ruf mengatakan penyebab DIY memiliki tingkat ketimpangan tertinggi se-Indonesia antara lain polarisasi kepemilikan aset produktif dan dualisme ekonomi.

Polarisasi kepemilikan aset ini menjadikan penduduk kaya memiliki kecepatan untuk meningkatkan kekayaan yang lebih tinggi karena punya aset produktif. Sebaliknya terjadi pada penduduk miskin.

Menurutnya, 40 persen penduduk Yogyakarta dengan ekonomi tinggi terdiri atas pengusaha menengah ke atas, pejabat publik, serta kelompok profesional. Aset-aset besar seperti hotel, properti dan sebagainya hanya dimiliki oleh beberapa orang.

“Kelompok-kelompok itu jauh lebih progresif dalam mengkapitalisasi income, karena memang dia memiliki pilihan aset yang produktif,” ujarnya.

Ia berpendapat mesti dilakukan upaya bersama untuk mendorong kelompok dengan ekonomi rendah mempercepat meningkatkan perekonomiannya. Program-program itu harus bersifat proteksi, afirmasi, lalu partnership.

Namun sebagai negara berkembang, kesenjangan digital bisa saja menambah ketimpangan semakin meningkat selain alasan tekanan akibat pandemi Covid-19. Peralihan pasar ke e-commerce membuat sebagian pedagang dan pelaku UMKM bertransformasi digital lebih cepat. Namun seberapa cepat penduduk Indonesia dapat beradaptasi, ini yang menjadi PR besar untuk dituntaskan.

Baca juga: Indonesia Sambut Vaksin Covid-19 Sinovac dalam Bentuk Bahan Baku dan Overfill, Apa Artinya?