Penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja yang digencarkan oleh kalangan buruh, aktivis dan mahasiswa lewat aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir telah memperlihatkan betapa pergerakan civil society tidak boleh dipandang sebelah mata.

Begitu cepat isu penolakan UU Cipta Kerja menjalar ke berbagai lapisan. Semula, serikat buruh dan pekerjalah yang paling vokal menolak kehadiran UU Cipta Kerja sejak masih berbentuk rancangan dan dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI.

Dan setelah disetujui di parlemen, penolakan UU Cipta Kerja ini akhirnya meluas sampai-sampai penggemar K-Pop yang selama ini abstain dalam urusan politik Tanah Air ikut menyambutnya dengan menaikkan tagar Mosi Tidak Percaya terhadap anggota DPR RI, perwakilan rakyat yang dianggap harus bertanggung jawab atas pengesahan UU Cipta Kerja.

Sejak disahkan pada 5 Oktober, kolom trending topic Twitter dipenuhi dengan kata kunci UU Cipta Kerja Omnibus Law beserta DPR RI.

Isu ketenagakerjaan adalah salah satu yang disoroti dari UU ini, selain isu lingkungan dan pendidikan. Dari ketenagakerjaan sendiri, seperti ketentuan upah minimum, kontrak kerja, hak upah cuti, pesangon dan sebagainya adalah beberapa pokok keberatan buruh pada UU Cipta Kerja.

Hak buruh secara seimbang sebenarnya telah diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tengoklah usia UU Ketenagakerjaan ini sudah memasuki usia 17 tahun dengan kisah masa lalu yang berkali-kali ingin direvisi tetapi gagal terpenuhi karena kepentingan buruh dan pengusaha yang tarik-menarik.

UU Cipta Kerja kemudian mengubah ketentuan-ketentuan tersebut dengan harapan dapat menjadi daya tarik bagi investasi sehingga akan membuka lapangan kerja baru.

Aksi penolakan UU Cipta Kerja
Aksi penolakan UU Cipta Kerja. (Foto: Instagram/fspmi_kspi)

Tetapi di sinilah problem muncul. Bila hendak mengukur pasal-pasal mana dari UU Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah membandingkannya dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dan telah tersiar di banyak berita, draf final UU Cipta Kerja ternyata belum diketahui di mana rimbanya. Fraksi PKS, salah satu partai yang menolak UU Cipta Kerja mengaku belum menerima draf final UU Cipta Kerja yang telah disahkan sampai tulisan ini ditayangkan.

Demikian pula Fraksi Partai Demokrat mengaku belum mendapatkan dokumen UU Cipta Kerja setelah pengesahannya.

Sementara media dan masyarakat yang kadung beradu argumen antara mendukung dan menolak UU ini tampaknya harus menelan ludah sendiri sebab walau masing-masing sudah membaca draf versi 905 halaman dan versi 1028 halaman, naskah yang beredar ini belum tentu sahih kebenarannya.

Saya sendiri agak-agaknya perlu hati-hati untuk memberikan perbandingan antara UU Cipta Kerja dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan supaya tidak terjerat pada tuduhan menyebarkan hoax.

Itu juga yang dialami para demostran penolak UU ini yang dituduh telah terhasut oleh hoax. Namun demikian, sudah sepatutnya mereka yang memberi label hoax harus bisa membuktikan pasal mana yang benar dari UU Cipta Kerja.

Jika mereka ternyata bisa menunjukkan pasal ‘asli’ UU Cipta Kerja, maka mereka harus pula ikhlas berada dalam satu barisan penyebar hoax.

Atau jika mereka merujuk kebenaran UU Cipta Kerja pada pernyataan Presiden Jokowi dalam video resmi di kanal YouTube Presiden Joko Widodo, maka UU mana yang dipakai Presiden sebagai landasan atas pernyataannya? Sebab apa yang dikemukakan Presiden merupakan tanggapan umum tanpa detil menyebutkan isi pasal.

Memang, merujuk pada pasal 72 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Cipta Kerja ini yang baru berusia 6 hari sejak disahkan, masih dikategorikan belum final dan menunggu diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden. Jadi, benarlah naskah UU tersebut masih belum final sepenuhnya sampai nantinya diundangkan.

Demokrasi dan Penolakan UU Cipta Kerja

Selagi menunggu versi asli yang diundangkan, masyarakat dalam masa-masa penantian ini dihadapkan pada dua prinsip: right or good people. Dua hal inilah menjadi gambaran masyarakat pro dan kontra atas UU Cipta Kerja.

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang memegang kontrol jalannya pemerintahan.

Rakyat telah menyerahkan kedaulatan mereka dalam bernegara kepada pemimpin. Dengan kata lain, pemerintah secara moral harus mendengarkan aspirasi rakyat.

Pemerintah boleh mengklaim bahwa apa yang mereka kerjakan demi kepentingan rakyat untuk membuka lapangan kerja baru. Di sisi lain kebebasan berbicara dan berpendapat rakyat hendaknya tidak mudah dibatasi begitu tipis dengan ancaman telah menyebarkan hoax.

Maka, maraknya penolakan UU Cipta Kerja menimbulkan harapan kepada pemerintah untuk menanggapinya sebagai sebuah refleksi, bukan dengan memberikan aksi balasan atau reaksioner melalui pendekatan hukum.

Apalagi persoalan utama dari penolakan UU Cipta Kerja adalah kurang terwujudnya ruang deliberasi ketika UU Cipta Kerja mendadak disahkan dari semula dijadwalkan pada 8 Oktober menjadi 5 Oktober 2020.

Para pejabat pun kerap meminta pendemo untuk membaca isi UU Cipta Kerja sebelum memprotesnya. Tentu rasanya tidak akan sulit untuk menyediakan bacaan tersebut kepada publik.