Tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masuk dalam ranking rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Menurut data Asian Productivity Organization (APO), produktivitas pekerja Indonesia menduduki peringkat 5 dari 10 negara ASEAN, jauh dari negara jiran Malaysia.

Rendahnya tingkat produktivitas Indonesia diakui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebagai sesuatu yang pahit.

Ketika berbicara di acara outlook perekonomian 2021 pada 22 Desember 2020, Ida merujuk data ILO yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan output tahunan pekerja Indonesia berada di bawah negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, termasuk di bawah Vietnam.

Baca juga: Menahan Diri Untuk Tetap Di Rumah Saat Menyambut Tahun Baru Tetaplah Mengasyikkan

Ia menambahkan, terdapat survey kepada para pelaku usaha Indonesia, hasilnya menunjukkan, mayoritas responden menjawab nilai upah minimun yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan pekerja.

Menurut Ida, data-data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Terlebih, Indonesia saat ini berupaya memulihkan ekonomi dan sektor ketenagakerjaan yang terdampak pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 sebesar -5,32% (yoy) lalu pada triwulan III-2020 tumbuh -3,49% (yoy) sebagai dampak pembatasan pergerakan fisik menghindari penularan virus Corona.

Di sisi lain, iklim penciptaan lapangan kerja belum bersahabat yang ditunjukkan dengan peringkat EODB Indonesia di posisi ke-73.

Ida mengatakan dibutuhkan regulasi untuk melaksanakan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Hadirnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi yang menghambat pencitpaan lapangan kerja.

 

Persoalan birokrasi perlu diutamakan untuk dituntaskan

UU Cipta Kerja mencakup 11 klaster termasuk ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Klaster inilah yang menuai banyak perdebatan dari kalangan buruh sejak UU tersebut disahkan di DPR RI hingga diundangkan oleh Presiden Jokowi.

Direktur Program Institue for Development of Economics and Finances (INDEF) Esther Sri Astuti menjelaskan, di samping persoalan ketenagakerjaan, masalah terbesar untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia sebenarnya, bagaimana merampingkan alur birokrasi menjadi lebih singkat dan efisien, serta pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Executive Opinion Survey 2017 yang dilaksanakan World Economic Forum, korupsi dan inefisiensi birokrasi menempati urutan teratas sebagai masalah berbisnis di Indonesia.

Poin lain yang dia sampaikan, Indonesia bukan tidak menarik bagi investor asing.

“Indonesia, China adalah the most desirable country untuk investor datang ke Indonesia, negara-negara yang paling diminati investor asing. Problemnya bagaimana menjemput bola,” kata Esther kepada Indoneside, Selasa, 29 Desember 2020.

MAsalah utama berusaha di Indonesia
Survey WEF memeperlihatkan masalah utama berusaha di Indonesia 2017 adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. (Sumber: weforum.org)

Indonesia bisa merujuk cara Malaysia, China, Thailand yang menyediakan situs web user friendly berisi informasi mengenai regulasi, fasilitas dan cara pengurusan kepada investor.

Di Malaysia terdapat MIDA (Malaysian Investment Development Authority)–seperti BKPM di Indonesia yang meladeni investor. Menurut Esther, MIDA sangat totalitas dalam memberikan pelayanan.

“Fungsi MIDA menghubungkan, dia pintu gerbang pertama investor pertama melaui MIDA, ketika investor ada masalah, misalnya dengan ketenagakerjaan, maka cukup investor datang ke MIDA.”

“MIDA akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Esther. “Jadi tidak ceritanya investor harus ketok kementerian ini dan itu.”

INDEF sebelumnya melakukan survey untuk menjajaki pendapat tentang UU Cipta Kerja.

Esther menjelaskan, dari survey yang diikuti responden dari pemerintahan atau PNS, serikat buruh, dan pengusaha itu, hasilnya memang memperlihatkan kecenderungan yang menolak UU Cipta Kerja adalah serikat buruh, sedangkan pengusaha dan PNS lebih banyak mendukung.

Meski demikian, Esther menyampaikan 6 catatan yang perlu dipikirkan dalam klaster ketenagakerjaan, yaitu isu tentang hak cuti, upah minimum, pesangon, PHK, jam kerja lembur dan rekruitmen tenaga kerja asing.

“Ada dua dimensi dalam formula penentuan upah yang terdapat pada PP tersebut yaitu dimensi jaring pengaman (daya beli/ tingkat inflasi) dan dimensi insentif (pertumbuhan ekonomi). Tapi dalam omnibus law, tidak ada ada inflasi, tetapi menjadi pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Esther.

 

RPP jangan sampai menjadi aturan panjang

Ekonom dari Universitas Airlangga, Gigih Prihantono mengatakan, pembahasan klaster ketenagakerjaan perlu menuntaskan persoalan jaminan ketenagakerjaan karena berhubungan dengan perubahan fleksibilitas ketenagakerjaan.

“Kita perlu memperkuat jaminan sosial bagi pekerja termasuk nantinya tarif iuran hak dan kewajiban seperti apa?”

“Ini perlu dipikirkan dalam RPP, kalau tidak seperti itu bisa kacau,” kata Gigih.

Masalah lain yang perlu diselesaikan adalah pengadaan lahan, produktivitas tenaga kerja dan infrastruktur.

Baca juga: Tanggapan Said Iqbal KSPI soal RPP UU Cipta Kerja, Ikut atau Tidak?

“PR-nya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempermudah pengadaan tanah, memperkuat infrastruktur.”

“Infrastruktur tidak hanya jalan, ada utilitas seperti listrik, air untuk mencukupi industri,” kata Gigih.

Menurut Gigih, pokok terpenting yang sebenarnya perlu dituntaskan adalah penyelesaian RPP agar aturan yang dihasilkan tidak menjadi lebih banyak. “Problemnya bukan di Undang-Undang, tetapi di peraturan turunan di RPP, jangan sampai panjang,” katanya.

Untuk diketahui, pelaksanaan UU Cipta Kerja akan diturunkan dalam 40 PP dan 4 Perpres, yang harus selesai paling lambat pada Februari 2021. Baru dua RPP yang rampung sampai saat ini, yaitu PP 73/2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Untuk sektor ketenagakerjaan, terdapat 4 RPP yang hendak diselesaikan, antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015); dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun, ancaman pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih berlangsung di tahun mendatang menjadi tantangan dalam memulihkan perekonomian.

Gigi mengatakan, penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 tetap harus menjadi utama dengan mengefektifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) sesuai standar WHO sampai ke level Kabupaten/Kota.

Baca juga: Mengenal Frank Abagnale, Penipu Kelas Internasional yang Abadi Melalui Film Catch Me If You Can