Industri baja nasional kembali mengalami tekanan atas gempuran baja impor dari China. Kali ini, imbas paling serius mengancaman ketenagakerjaan Indonesia, Minggu, 24 Januari 2021.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tekanan industri baja nasional akibat serbuan baja impor tadai memberi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diperkirakan dapat menghantam 100.000 pekerja di industri baja.

Ancaman PHK secara tidak langsung mengindikasikan tanda-tanda bahwa pabrik baja yang merupakan mother of industry ini berada di ambang kebangkrutan.

Baca juga: Mengapa Foto Bernie Sanders Sangat Viral di Media Sosial?

“Baja impor terutama dari China dijual sangat murah di Indonesia. Jika dibiarkan, industri baja nasional akan bangkrut dan 100 ribu karyawan terancam PHK massal,” kata Said Kamis 21 Januari 2021 dikutip dari DetikNews, Jumat, 22 Januari 2021.

Said Iqbal yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membuktikan derasnya baja impor ke dalam negeri. Impor besi dan baja menjadi terbesar ketiga di Indonesia.

Menurut data BPS, sampai akhir tahun 2019 besi dan baja menempati posisi ketiga komoditas impor nonmigas yang masuk ke Indonesia. Nilainya mencapai USD 7,63 miliar atau senilai Rp 106,8 triliun.

Melihat derasnya impor baja terhadap ancaman PHK ini, Said Iqbal menyerukan pemerintah untuk berani memberikan sikap dan langkah terobosan untuk mempertahankan eksistensi industri baja nasional.

Ada usulan yang disampaikan Said Iqbal kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia meminta Kementerian di bawah komando M Lutfi ini untuk mempermudah izin perpanjangan safeguard kepada pelaku industri khususnya untuk produk I-H section (H-beam).

Baca juga: Bagaimana Seharusnya Jurnalis Memberitakan Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182?

Komite Pangamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerbitkan surat nomor 01/KPPI/01/2021 tertanggal 12 Januari 2021. Pada intinya, perpanjangan safeguard kepada beberapa industri ditolak karena proses pemeriksaan telah lewat batas waktu.

Namun, adanya pandemi COVID-19 memberikan kendala kepada pengusaha industri baja untuk memperpanjang safeguard.

Bagi Said Iqbal, bila memang pengusaha industri baja lupa untuk perpanjangan safeguard, ia meminta pemerintah membantu masa perpanjangan daripada harus menunggu 1-2 tahun. Tanpa safeguard, maka dalam waktu 3 bulan, beberapa industri baja diprediksi dapat collapse.

Safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan adalah bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan mencegah ancaman kerugian serius terhada industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri (Rinaldy, Ikhlas, & Utama, 2018).

Seruan perpanjangan safeguard itu sebelumnya telah disuarakan kalangan industri untuk menyelamatkan keberlangsungan mereka.

“Akibat over supply baja Cina di negeri mereka, pasar Asia termasuk sangat khawatir bahwa pada 2021 dibanjiri produk baja dari Cina dengan harga murah,” kata Direktur Public Relations PT Gunung Raja Paksi Tbk Fedaus dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021, mengutip Tempo.co.

Industri baja
Industri baja sebagai pemasok bahan baku untuk mesin indusri. (Foto oleh Kateryna Babaieva dari Pexels)

Fedaus mengatakan, produksi baja Cina pada 2021 diprediksi mencapai 1,15 miliar ton cukup mengkhawatirkan. Angka tersebut naik ketimbang tahun 2020 yang mencapai 1,05 miliar ton.

Tindakan pengamanan terhadap gempuran baja impor bukan hal baru. Negara tetangga sudah menerapkan proteksi untuk menghadapi lonjakan produksi baja Cina ini.

Menurut Fedaus, Malaysia sudah melakukan antidumping barrier untuk produk baja lapis alumunium dari Cina sebesar 2,8–18,8 persen. Demikian Korea Selatan yang memberlakukan tarif 9,98–34,94 persen dan Vietnam menerapkan tarif 3,06–37,14 persen sampai Desember 2025.

Impor baja China ini banyak ditemukan pada produk hilir sehingga industri baja selama mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Pengaruhnya berimbas pada menurunnya tingkat utilisasi industri baja berada di bawah 50 persen, laporan Bisnis.

Selain pemberlakuan safeguard, ada langkah non-tarif yang sudah ditempuh dalam membendung serbuan impor baja. Misalnya, penerapan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) produk baja dan pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier pada Oktober 2021 mengatakan secara teknis, SNI adalah instrumen yang cukup baik dalam membendung impor produk hilir.

Selama ini, baja impor yang masuk ke pasar antara lain berjenis HRC, CRC, WR Carbon, Bar Carbon, Bar Alloy, Section Carbon, Carbon Steel, Alloy Steel dan lainnya. Tahun lalu, Presiden Joko Widodo pernah menyoroti masalah impor baja ke dalam negeri.

Masalahnya cukup kompleks. Ketua Umum The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim pernah mengungkapkan ada dugaan praktik pengalihan pos tarif impor (HS Code) baja karbon menjadi paduan (red. alloy).

Sementara, baja dalam negeri kerap menghadapi persaingan karena harganya dianggap lebih mahal dari baja impor. Memang impor baja tidak saja dari China, ada juga dari Jepang, Korea, Taiwan dan Vietnam. Namun, yang menjadi sorotan saat ini adalah impor baja dari China.

Mengapa baja impor China bisa menjadi murah?

Menurut penjelasan Silmy Karim, murahnya harga baja paduan impor China lantaran pemerintah di sana memberikan keunggulan tax rebate atau insentif kepada para eksportir sebesar 9-13 persen.

Baca juga: Apa Itu Gentrifikasi dan Bagaimana Ia Bisa Mengubah Yogyakarta?

Selain itu, negeri Tirai Bambu ini dapat terhindari dari bea masuk anti dumping 20 persen karena bergabung dalam perdagangan bebas ASEAC-China atau ACFTA, mengutip CNBC Indonesia.

Ancaman collapse industri hilir baja secara tidak langsung bisa berdampak pada industri hulu baja. Silmy Karim yang juga Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang menghasilkan produk hulu baja, mengungkapkan, “Jika industri hilir [baja] kita mati, siapa yang mau beli produk kita [PT Krakatau Steel]?” kata Silmy saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Juli 2020.

PT Krakatau Steel sebagai penghasil baja hulu merupakan penyuplai bahan baku terhadap industri hilir. Dengan kata lain, tindakan pengamanan sangat dibutuhkan industri baja nasional karena terbukti dapat menurunkan volume impor baja dari China.

Apakah ini efektif?

IISIA dalam artikelnya yang dimuat di laman resmi, Desember 2021, menyebutkan, sejak diberlakukannya instrumen Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk Steel Wire Rod dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (PMK 27/2018), terjadi penurunan volume impor wire rod (WR) dari China sebesar 98 ribu ton atau 20 persen secara tahunan pada 2018 .

Penurunan volume impor WR terjadi lagi pada tahun 2019 sebesar 60 ribu ton atau turun sekitar 10,5 persen dibandingkan 2018. “Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan BMAD telah secara efektif dapat menurunkan jumlah impor dari Tiongkok,” tulis IISIA dikutip.

Dalam PMK ini, masa BMAD berlaku selama tiga tahun sejak diberlakukan pada 3 April 2018, yang artinya akan berakhir pada 2021 ini.