Dalam beberapa hari belakangan, masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kadar nasionalisme. Pasalnya, Indonesia diserang dalam sidang umum PBB oleh salah satu negara di pasifik timur raya, Vanuatu.Negara yang berada di wilayah Oseania tersebut menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua

Dukungan Vanuatu terhadap kondisi politik di Papua sejatinya mirip dengan bagaimana Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina atas penjajahan Israel. Vanuatu mendukung penuh kemerdekaan Papua atas klaim penjajahan yang diarahkan kepada Indonesia. Motif dukungan ini juga didasarkan pada kesamaan bangsa Melanesia dan faktor geografis.

Permasalahan self determination adalah proses politik yang cukup panjang yang menjadi ”kerikil dalam sepatu” Indonesia. Sering kali perwakilan Indonesia harus jungkir balik di forum internasional untuk membangun narasi penghormatan atas kedaulatan dan pelanggaran HAM yang terjadi di pulau ujung timur Indonesia tersebut.

Namun, gejolak nasionalis netizen Indonesia mungkin punya cara sendiri untuk menyikapi komentar pedas Vanuatu terhadap Papua. Netizen-netizen yang terhormat itu menyerang akun media sosial Facebook dan Instagram milik Kantor Pariwisata Vanuatu. Dilansir dari laman RRI (3/10), Nick Howlett selaku Manajer Komunikasi Kantor Pariwisata Vanuatu mengungkapkan dia tidak kaget akan banyaknya komentar bernada rasis di media sosial Pariwisata Vanuatu.

Seakan-akan berlaku heroik, oknum netizen yang berpartisipasi dalam serangan tersebut melupakan satu hal yang penting untuk menjadi seorang patriot, yaitu perasaan “Tahu Malu”. Sederhananya, komentar-komentar oknum netizen tersebut menggambarkan bagaimana komunikasi masyarakat non-Papua terhadap bangsa Melanesia, termasuk Vanuatu maupun Papua itu sendiri. Secara tidak sadar, mereka melegitimasi rasisme kultural maupun struktural, hanya dengan memperlihatkan komentar-komentar rasis.

Image
Sumber: istimewa
Image
Sumber: istimewa

Mereka tidak pernah berkaca dari sejarah, bahwa pemerintah Indonesia selalu gagal untuk berlaku adil di tanah Papua, terutama dalam penegakkan pelanggaran HAM Berat. Tanpa harus menarik sejarah panjang kegagalan keadilan transisi di tanah Papua, isu pelanggaran HAM di Papua juga terjadi baru-baru ini. 

Disaat kita berdecak kagum atas upaya diplomat Indonesia dalam meyakinkan dunia bahwa Papua baik-baik saja, seorang pendeta tewas akibat peluru tembak dari seorang aparat TNI. Dilansir dari CNN Indonesia pada hari Senin (21/9), Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Yeremia Zanambani tewas akibat tembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Akibat penembakan tersebut, para jemaat gereja ketakutan dan lari ke hutan. Walau pernyataan resmi dari GKII Pusat menyatakan bahwa Pendeta Yeremia tewas akibat tembakan dari aparat TNI, TNI menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pendeta tewas akibat dari Kelompok Kriminal  Bersenjata (KKB).

Update Doa dari Gereja Kemah Injil Indonesia:Kami baru saja mendapat informasi dari Bpk Ketua GKII Wilayah 2 Papua…

Dikirim oleh GKII Pusat pada Minggu, 20 September 2020

 

Menjadi Seorang Nasionalis yang Memiliki Rasa Malu

Rasa Malu adalah salah satu narasi penting yang dicetuskan oleh  Indonesianis legendaris sekaligus penulis magnum opus “Imagined Community”, Benedict Anderson. Pasca pencekalan yang dilakukan Orde Baru, ia kembali ke Indonesia pada April 1999 dan memulai menggelar kuliah umum.  Anderson membuat sebuah pidato akademik berjudul “Nasionalisme Indonesia, Kini dan di Masa Depan”. Dalam suatu bagian terdapat sebuah sub pembahasan yang menarik untuk dibaca, yaitu berjudul” Long Live Shame!” atau “Hidup Rasa Malu!”

Dalam sub artikel tersebut, Anderson menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang mengaku menjadi nasionalis yang utuh jika tidak merasa “malu” jika negaranya atau pemerintahnya sendiri melakukan tindak kejahatan, apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan kepada warganya sendiri. Meskipun secara individu ia tidak melakukan suatu kejahatan, namun sebagai bagian dari proyek bersama, secara moralitas seharusnya ia merasa terlibat pada segala sesuatu yang mengikutsertakan nama dari proyek bersama itu. Sebelumnya, definisi proyek bersama dalam nasionalisme diartikan bahwa sebuah negara hadir karena adanya imaji dan motivasi seluruh masyarakatnya untuk membangun sebuah komunitas terbayang. Dimana, mereka saling terikat dalam wacana mengenai sebuah bangsa.

Sumber: tempo.co

Sekali lagi, Anderson menekankan pentingnya arti rasa malu dalam kuliah tamu terakhirnya, tepatnya di Universitas Indonesia pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam sebuah seminar di Fakultas Ilmu Budaya, seorang peserta bertanya perihal nasionalisme. Kira kira pertanyaannya, “apakah yang harus dimiliki seseorang untuk meyakini nasionalisme”. Anderson menjawab dengan tegas, yaitu “rasa malu”

Sebagai peneliti yang berdarah Irlandia-Skotlandia, Anderson telah berusaha berpolitik karena “malu” sebagai orang Inggris. Ia pernah dipukul oleh seorang pemuda fasis Inggris di Cambridge akibat berdemonstrasi menolak intervensi Inggris dalam krisis di Terusan Suez. Anderson berpikir, bagaimana mungkin Englishman mampu memukul seseorang sembari menyanyikan lagu “God Save The Queen” hanya karena membela dosa kolonialisme bangsanya sendiri.

Anderson meninggalkan dunia di sebuah negara yang telah ia curahkan perhatiannya lebih dari 30 tahun. Selama penjelajahan ilmu pengetahuannya, Anderson memahami bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks, dari segi demografi, sejarah hingga arah berbangsa. Akan tetapi untuk membangun sebuah nasionalisme yang ideal, kita harus meyakini bahwa Indonesia memiliki dosa terhadap banyak hal, terutama di wilayah-wilayah konflik. Bagi dosa terhadap pemerintah lokal, maupun kepada masyarakatnya sendiri.

Seperti dalam contoh kasus, rasa malu akan berguna untuk menahan netizen-netizen norak tersebut untuk tidak menyerang media sosial Vanuatu. Sebelum mereka berpikiran untuk menyerang, seharusnya mereka akan berpikir kembali, mengapa Vanuatu sangat teguh pada pendiriannya untuk mendukung kemerdekaan Papua? Kemudian sampai pada suatu tahap, kita menyadari bahwa narasi self determination akan selalu tetap ada, selama pemerintah Indonesia tidak berperilaku adil dan menegakkan hukum secara ideal di Tanah Papua.