Selain dikritik karena hanya fokus kepentingan ekonomi dibandingkan fokus pengendalian penyebaran pandemi COVID-19, kini pemerintah kembali dikritik. Perihalnya adalah upaya pemerintah untuk “ngotot” menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi.

Pada tahun ini, pilkada akan diselenggarakan di 270 kota/kabupaten dan provinsi se Indonesia. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut diprediksi akan menjadi episentrum baru penyebaran COVID-19.

Dilansir dari pikiran-rakyat.com, DPR RI sendiri melalui wakil ketuanya, Azis Syamsuddin menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meyakinkan masyarakat bahwa institusinya memiliki protokol kesehatan yang ketat. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menindak tegas terhadap para pasangan calon yang melaksanakan kegiatan dengan mengabaikan protokol kesehatan, baik saat sosialisasi maupun pemilihan di tempat pemungutan suara nantinya,” ujarn Azis dilansir dari pikiran-rakyat.com

Akan tetapi, upaya penegakan protokol kesehatan pada masa kampanye pilkada sering kali terjadi. Juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa terdapat sekitar 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon maupun partai politik per tanggal 17 September 2020

Sedangkan dilansir dari detik.com, Epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai kampanye pilkada berpotensi memperpanjang gelombang penularan COVID-19. ” Jika 100 orang berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama, kemungkinan paling tidak satu orang sudah terinfeksi, kecepatan penularan =0,2 per kasus terinfeksi per hari. apabila peserta kampanye pulang ke rumahnya, maka kemungkinan menularkan ke anggota keluarganya sangat terbuka lebar, ujar Iwan. Dalam perhitungannya, Iwan memprediksi sekitar 5,2 juta penduduk Indonesia yang berpotensi terinfeksi COVID-19.

Pemerintah seringkali menekankan pentingnya aspek social distancing dan physical distancing untuk menghambat penyebaran pandemi. Upaya ini dilakukan dengan cara membatasi pergerakan manusia untuk berkumpul, mengunjungi tempat ramai, hingga kontak langsung dengan orang lain.

Upaya umum lainnya yang terpenting antara lain: (1) bekerja dari rumah, (2) belajar online, (3) menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti seminar, konferensi maupun pertemuan darat lainnya, hingga tidak mengunjungi orang yang sedang sakit.

Akan tetapi, anjuran tersebut gagal diterapkan dalam masalah pilkada serentak. Pemerintah dan elemen masyarakat sipil terbelah sikap atas penyelenggaraan pilkada serentak. Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tidak bisa lagi ditunda.

“Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir,” ujarnya dilansir dari cnnindonesia.com. Menurut Jokowi, memilih untuk menguatkan protokol kesehatan dalam mengawal pandemi. Walau di lapangan, pelanggaran terhadap protokol tidak pernah berhenti terjadi.

Memaksakan Pilkada Serentak diselenggarakan saat masa pandemi hanya akan membuat pemerintah kerepotan dalam mengendalikan penyebaran COVID-19

Disisi lain, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengeluarkan sikap tegas terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020. Menurutnya, pemerintah, KPU, dan DPR harus menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga kondisi darurat kesehatan terlewati. “Pelaksanaan Pilkada sungguh dengan protokol kesehatan yang diperketat, tetap sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah yang banyak,” ujar Said Aqil dalam keterangan resminya, Minggu (20/9).

Dukungan penundaan Pilkada Serentak juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merekomendasikan KPU, DPR dan Pemerintah untuk menunda pilkada serentak sampai situasi berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya, ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dilansir dari suara.com

Berhadapan dengan relasi konfliktual antara faktor ekonomi dan pengutamaan kesehatan masyarakat, pemerintah telah memikul beban yang besar dan dilematis. Oleh karena itu, fokus pemerintah seharusnya tetap kepada dua aspek tersebut. Memasukkan pilkada serentak ke dalam beban pemerintah hanya akan menjadikan masalah baru. Seharusnya proses politik elektoral haruslah dikesampingkan. Pemerintah harus bermain dengan skala prioritas dan menghindari aspek-aspek yang berpotensi merugikan, dan aspek yang berguna untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 bukanlah Pilkada Serentak.