Nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) ramai diperbincangkan untuk didukung maju sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada 23 September 2020.

Dalam pidato berbahasa Indonesia, Jokowi menyampaikan pemikirannya bahwa PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi.

Seorang pianis, Ananda Sukarlan, dalam cuitannya, menyampaikan pujian atas pidato Jokowi tersebut, sampai mengatakan Jokowi akan menjadi Sekjen PBB.

“Pidato pakde @jokowi di Sidang Umum PBB keren banget. Berani, lugas, tegas, akurat. Jokowi for next Sekjen PBB!” tulis @anandasukarlan.

Ternyata, cuitan tersebut dibanjiri komentar warganet. Ada pro dan kontra. Sebagian pengguna Twitter mengkritisi wacana soal Presiden Jokowi menjadi Sekjen PBB, sebagian lainnya menilai bahwa Jokowi layak untuk menempati posisi tersebut.

Lalu, bagaimana sebenarnya proses pemilihan Sekjen PBB ini?

Untuk diketahui, Sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres yang menjabat sejak 1 Januari 2017 menggantikan Ban Ki Moon yang telah menjabat selama dua periode. Proses pemilihan Sekjen PBB mulai dilakukan 7 bulan sebelum jabatan Sekjen berakhir.

PBB dalam situsnya tentang pemilihan Sekjen PBB menuliskan bahwa “Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, atas rekomendasi Dewan Keamanan. Oleh karena itu, pemilihan Sekretaris Jenderal tunduk pada hak veto salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.”

Tetapi, ada perbedaan besar dalam pemilihan sekjen PBB pada 2016 lalu. Proses pemilihan Sekjen terakhir berlangsung lebih terbuka dan transparan.

Antonio Guterres terpilih dengan melewati sejumlah rangkaian wawancara terbuka dari negara anggota PBB dan masyarakat sipil. DetikNews dalam laporannya pada 13 April 2016, menyebutkan bahwa Antonio Guterres bersama kandidat lainnya kala itu menghadiri sidang umum selama tiga hari dari 12-14 April 2016 di hadapan 193 negara.

Kandidat Sekjen PBB bisa diusulkan dari negara anggota. Dalam artikel berjudul Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary-General, disebutkan bahwa negara-negara anggota diundang untuk mengajukan kandidat melalui surat kepada Presiden Majelis Umum dan Presiden Dewan Keamanan.

“Presiden Majelis Umum dan Dewan Keamanan akan bersama-sama membagikan ke semua negara anggota dan mempublikasikan pada halaman web nama-nama individu yang telah diajukan untuk dipertimbangkan,” tulis situs PBB.

Antonio Guterres yang merupakan Komisioner PBB untuk Pengungsi kala itu bersaing dengan Menteri Luar Negeri Montenegro Igor Luksic, mantan Menteri Luar Negeri Masedonia Srgjan Kerim, mantan Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pucic, mantan Presiden Slovenia Danilo Turk, Dirjen UNESCO Irina Bokova, mantan Menteri Luar Negeri Moldova Natalia Gherman, dan mantan PM Selandia Baru Helen Clark.

Kandidat Sekjen PBB akan diukur berdasarkan kompetensi, integritas, dan komitmen kuat pada tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Kandidat juga harus mampu membuktikan kemampuan kepemimpinan dan manajerial, pengalaman luas dalam hubungan internasional, keterampilan diplomatik, komunikasi, dan multibahasa yang kuat.

Apalagi dengan proses pemilihan yang transparan, kandidat harus siap diuji melalui pertanyaan terbuka negara anggota dan publik untuk membuktikan bahwa si kandidat layak diangkat sebagai Sekjen PBB.

Rangkaian uji terbuka ini memang tidak menjadi penentu tunggal Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis, tetap memegang hak veto.

Akan tetapi, dengan adanya penyampaian visi dan wawancara terbuka, maka Sekjen PBB akan lebih akomodatif terhadap negara-negara lain, tidak sekadar tampil untuk ‘menyenangkan’ Dewan Keamanan agar memilih dia.

Dewan saat itu merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Antonio Guterres diangkat sebagai Sekretaris Jenderal PBB ke-9 dengan masa jabatan dari 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2021.

Sumber dan Referensi:

Jokowi Minta PBB Berbenah Diri

Pertama dalam 70 Tahun, Sekjen PBB Akan Dipilih dalam Sidang Terbuka

Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary-General

The UN Secretary-General Selection and Appointment Process: Emerging from the Shadows

Portugal’s Antonio Guterres elected UN secretary-general