Seorang pemuda lajang asal Medan, sebut saja namanya Tono, sedang mencari informasi lowongan pekerjaan di aplikasi pencari kerja. Setelah menemukan posisi pekerjaan sebagai asisten pemasaran yang sesuai dengan latar pendidikannya, ia malah kebingungan.

Dalam kolom deskripsi pekerjaan, perusahaan tersebut menuliskan satu istilah baru, “KDR.”

Tono barangkali sama seperti kebanyakan orang Indonesia hari ini yang merasa awam dengan akronim KDR. Ia mungkin akan mudah memahami bila deskripsi pekerjaannya ditulis WFH (Work From Home) ketimbang Kerja Dari Rumah (KDR).

Sialnya, istilah KDR ini memang jarang sekali atau bahkan tidak digunakan sama sekali dalam deskripsi lowongan pekerjaan.

Istilah KDR atau WFH hanyalah fenomena kecil bagaimana globalisasi dengan keterbukaan akses informasi perlahan-lahan memberikan keterasingan manusia Indonesia dalam berbahasa Indonesia.

Ada perasaan inferior dalam berbahasa Indonesia padahal syarat berbahasa Inggris dalam posisi sebuah pekerjaan sebenarnya mengikuti skala bisnis perusahaan.

Ketika perusahaan-perusahaan mengalihkan pasarnya ke China, maka syarat penguasaan bahasa asing pun berubah menjadi bahasa Mandarin.

Namun, hegemoni bahasa Inggris yang menguasai mata rantai perekonomian, kebudayaan hingga ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun masih sulit dilepaskan sebagai keunggulan.

Karena itu, jika si pencari kerja hanya memiliki kemampuan penguasaan bahasa Indonesia, maka ia dianggap tidak berdaya saing tanpa perlu melihat jauh ke belakang sejarah bahasa Indonesia itu sendiri lahir melalui refleksi kebangsaan dan keberanian.

Baca juga: Sebelum RI Terbitkan Aturan Blokir Medsos, Twitter Sudah Lebih Dulu Garang

Apakah tuntutan harus menguasai bahasa asing merupakan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja Indonesia?

Tentu saja tidak.

Barangkali si Tono tadi sedang apes karena posisi pekerjaan itu ternyata diberikan oleh perusahaan asing yang kebetulan hanya ‘numpang’ tempat di Indonesia karena upah buruhnya murah, sementara produk dan bahan bakunya dipasarkan atau didatangkan dari luar negeri.

Tetapi, perusahaan dan organisasi lokal pun kerap membuat dirinya terasing dengan memasang ketentuan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris sebagai tolok ukur intelektualitas seseorang.

Itu soal ketenagakerjaan yang mana penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sudah dianggap lumrah bahkan lebih penting dari bahasa Indonesia sebagai konsekuensi memasuki era globalisasi.

Dalam tataran perjanjian bisnis, praktik penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele karena berimplikasi pada urusan finansial.

Seperti dilansir dari hukumonline.com, Mahkamah Agung pernah menolak kasasi perkara gugatan kontrak berbahasa asing pada 2015 lalu.

Ceritanya, PT Bangun Karya Pratama (BKP ) sebelum kasasi pernah meminta pengadilan untuk menyatakan kontrak loan agreement dengan Nine AM Ltd asal Texas, AS, batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Sebab kontrak keduanya hanya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan bahasa Indonesia sehingga dinilai melanggar Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

UU Cipta Kerja

Fenomena lain muncul pada bulan ini tatkala UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Masyarakat dan pemerintah terus berdebat panjang tentang tujuan dari UU Cipta Kerja yang dituding mengancam kesejahteraan buruh dan menguatkan posisi oligarki di Indonesia.

Pemerintah meminta kelompok yang menolak UU Cipta untuk membaca isi Undang-Undang karena diduga mereka telah terprovokasi oleh berita-berita hoax yang beredar di media sosial.

Pemerintah meragukan keterampilan berbahasa penolak UU tersebut dalam hal membaca, sementara pengunjuk rasa meragukan kemampuan keterampilan berbahasa pemerintah untuk mendengarkan tuntutan mereka.

Faktanya, dalam beberapa hari setelah UU Cipta Kerja disahkan, naskah Undang-Undang tersebut justru mempunyai beragam versi berdasarkan jumlah halaman.

Tempo.co merangkum setidaknya terdapat 5 kali perubahan naskah, dari versi UU berjumlah 905 halaman sampai versi terakhir berjumlah 1.187 halaman yang dikirim Sekretariat Negara kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 21 Oktober 2020.

Perdebatan soal tafsir-menafsir Undang-Undang ini pun beberapa kali diakhiri dengan ancaman label hoax dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Aparat penegak hukum bergerak cepat menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat seseorang yang diduga menyebarkan konten provokatif tentang UU Cipta Kerja di media sosial.

Pengguna media sosial mengambil siasat, menggunakan bahasa asing atau mengetik huruf demi huruf secara acak dan tidak bermakna untuk menghindari jeratan hukum ketika mengkritik pemerintah.

Maka, gugurlah fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu karena diganggu subjektivitas untuk mempertahankan kebenaran pihak-pihak yang terlibat.

Refleksi Sumpah Pemuda

Peringatan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 lalu menjadi refleksi kepada manusia Indonesia bagaimana menghadirkan persatuan itu erat hubungannya dalam menjunjung bahasa Indonesia.

Kongres telah mengeluarkan 3 putusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda:

Pertama:

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea:

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga:

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Bila salah satu di antara kita pada zaman ini membayangkan hadir dalam kongres tersebut, maka kita menemukan suasana rapat begitu berwarna karena peserta kongres merupakan perwakilan golongan dari pelbagai kebangsaan: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Bataksbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia.

Dari kongres ini, eksistensi bahasa Indonesia mulai dikenal sebagai embrio politik bahasa nasional –mengingat bahasa Indonesia belum ada dikenal di zaman Hindia-Belanda– sampai akhirnya dikukuhkan menjadi bahasa nasional.

Nuansa nasionalisme begitu kental untuk menyatukan semangat persatuan pemuda-pemuda dari latar budaya dan bahasa berbeda membentuk Sumpah Pemuda. Mereka sepakat untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sejarah ini juga telah menunjukkan tekad para pemuda di Kongres Pemuda II yang berani mengikrarkan semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia di tengah kekuasaan Hindia Belanda.

Akademisi Universitas Ahmad Dahlan, Surdayanto, dalam kajian Linguistik dan Sastra menuliskan bahwa para pemuda telah secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia.

“Dengan kata lain, para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda itu, telah bergeser dari ‘pola pikir kedaerahan’ (bahasa daerah) menuju ke ‘pola pikir nasional’ (bahasa Indonesia)” tulis Surdayanto.

sumpah pemuda
Kongres Pemuda II. (Foto: Warta Kota)

Dari uraian peristiwa demi peristiwa yang telah disebutkan, peringatan 92 tahun Sumpah Pemuda mengingatkan masyarakat, khususnya pemerintahan, untuk segera menguatkan daya tawar bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan penguatan identitas dan jati diri bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengatakan bahwa “kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air.”

Penekanan diberikan melalui pemilihan kata “harus” yang mengandaikan bahwa setiap orang bertindak atas dasar moralitas, yaitu persatuan sebagai bangsa Indonesia.

Dalam waktu dekat, investor asing diprediksi akan ramai-ramai menanamkan modal setelah terbitnya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia dan keuntungan lainnya.

Tetapi kesenjangan ketenagakerjaan asing dan lokal sudah terlihat sehingga memerlukan komitmen kuat pemerintah untuk menegakkan aturan soal penggunaan bahasa Indonesia.

Apakah penggunaan bahasa Indonesia akan menjadi keutamaan dalam lingkungan kerja nantinya?

Laporan dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa jumlah sarjana teknik Indonesia pada 2019 hanya mencapai 20.635 orang dan lulusan D3 teknik 5.242 orang. Sedangkan industri membutuhkan sarjana teknik sebesar 117.982 orang dan lulusan D3 teknik 194.183 orang.

Kekurangan kuantitas itu pada akhirnya ditutupi dengan memasukkan tenaga kerja asing sembari mereka melakukan pengalihan pengetahuan (transfer of knowledge) terhadap pekerja Indonesia.

Pengalihan pengetahuan dari TKA kepada tenaga kerja dalam negeri merupakan proses pengajaran yang mengandaikan adanya peran guru dan murid.

Meminjam pandangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, dari penelitian Septiwiharti (2009) yang menilai pendidikan secara hakiki harus lebih luas misinya daripada pengajaran.

Pendidikan tidak sekadar penguasaan ilmu (science) yang bisa menunjang prestasi manusia, melainkan harus meliputi usaha demi terbentuknya fungsi nurani (conscience) sebagai pengatur akhlak dan adab.

Jadi, kehadiran TKA memang tidak mutlak dianggap sebagai keunggulan penuh hanya karena mereka memiliki penguasaan ilmu dan teknologi. Ada karakter dan jati diri Indonesia yang harus dirawat yang berkesinambungan dari hasil pengalihan pengetahuan itu.

Bahasa Indonesia telah memenuhi syarat sebagai alat untuk menumbuhkan karakter tersebut karena penuturnya telah memiliki pengalaman dan nilai-nilai budaya di Tanah Air.

Paradigma harus digeser, alih-alih pekerja Indonesia merasa mendapat benefit dapat belajar bahasa yang dipakai tenaga kerja asing, sekarang pekerja asing dituntu harus menguasai bahasa Indonesia.

Kondisi yang bila dibiarkan akan menyebabkan keterasingan orang Indonesia atas bahasa nasionalnya. Disisi lain, negara atas nama rakyat Indonesia telah memberi banyak manfaat kepada investor dari segi regulasi dan ketersediaan sumber daya yang menjanjikan.

Solidaritas sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang telah diserukan Presiden Jokowi hanya akan tumbuh atas dasar saling memiliki dan menguasai.

Bahasa Indonesia menjadi kekayaan yang tidak boleh lagi tergadaikan demi memberikan kenyamanan investasi. Bila rakyat tidak lagi menguasai bahasa Indonesia, apalagi rasa kepemilikan yang bisa menjadi daya tawar persatuan?

Baca juga: 6 Bentuk Strategi Komunikasi yang Efektif supaya Mendidik dan Tidak Menimbulkan Kegaduhan