Sebanyak 21 anggota DPR RI dari tiga fraksi PPP, PKS dan Gerindra mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Pro dan kontra terjadi di jagat dunia maya menyikapi rancangan tersebut. Peminum beralkohol bisa terjerat pidana.

Anggota DPR Illiza Sa’aduddin Djamal dari fraksi PPP sebagaimana dikutip dari BBC Indonesia (13/11/2020) mengatakan pihaknya ingin melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman keras, menjaga ketertiban dan ketentraman.

Namun, kalangan pengusaha mengkhawatirkan terbukanya celah penyelundupan minuman beralkohol ilegal bila RUU ini disahkan.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang sebagaimana dikutip dari Kompas,com (15/11/2020) menganggap bila larangan itu terjadi, maka ada kekhawatiran terjadi praktik penyelundupan minuman beralkohol yang tidak membayar pajak, maraknya minuman beralkohol palsu dan oplosan yang membahayakan konsumen.

Dalam naskah akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol, dampak-dampak negatif dari minuman beralkohol dikategorikan atas:

1. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis)

  • Kerusakan hati
  • Kerusakan ginjak
  • Kemampatan paru-paru
  • Gangguan jantung
  • Gangguan bagi wanita

2. Dampak Psikologis

  • Gangguan Daya Ingat.
  • Orientasi
  • Gangguan Bahasa
  • Perubahan Kepribadian
  • Psikosis
  • Dampak Terhadap Orangtua dan Keluarga, seperti menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat, menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga, atau memicu kekerasan dalam rumahtangga (KDRT)

3. Dampak Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara)

  • Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas
  • Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan)
  • Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegeakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol)
  • Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat
  • Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa
  • Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme

Di sisi lain, minuman beralkohol telah menjadi bagian dari kelompok masyarakat daerah untuk dimanfaatkan dalam kegiatan adat masing-masing. Minuman tradisional beralkohol juga dinikmati dalam keseharian.

Di Sumatera Utara, minuman tradisional beralkohol ini dikenal dengan nama tuak yang sering dikonsumsi saat berkumpul bersama rekan dan keluarga. Di Sulawesi Utara, ada minuman beralkohol bernama cap tikus, dan masyarakat Bali mempunyai arak.

Minuman tradisional ini masuk dalam daftar larangan di RUU sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2.

Sorotan lainnya ada dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dari RUU Larangan Minuman Beralkohol. Setiap orang dilarang untuk menjual, mendistribusikan, mengonsumsi sampai menyimpan minuman beralkohol.

Pasal 5 berbunyi, “Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol
campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pasal 6 berbunyi, “Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman
Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kemudian, pasal 7 berbunyi, “Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Bagi pelanggar, ancamannya bisa berupada pidana denda hingga kurungan penjara. Larangan ini dikecualikan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan lewat Peraturan Pemerintah.

Gambar oleh Free-Photos dari Pixabay

Belum jelas kaitan minuman beralkohol dan kejahatan

Yang menjadi catatan, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat konsumsi minuman beralkohol terendah di dunia, menurut laporan BBC Indonesia mengutip data WHO.

Sementara itu, kecurigaan bahwa minuman beralkohol menyebabkan kejahatan juga belum terukur jelas. Kesimpulan ini disampaikan oleh Pusat Kajian Kriminologi Universitas Indonesia dalam penelitian berjudul “Karakteristik Alcohol Related Crime di Indonesia pada 2017 lalu.

Dalam kesimpulannya, studi ini tidak menemukan korelasi kuat kejahatan dan konsumsi minuman alkohol. Data dan minimnya basis data terkait kejahatan dan konsumsi minuman beralkohol menjadikan korelasi kejahatan dan konsumsi masih sebatas praduga.

Meski demikian, masyarakat sendiri sudah mempunyai reaksi tersendiri dalam menyikapi masalah minuman beralkohol yang meresahkan.

Studi yang dilakukan di 5 kota tersebut menemukan bahwa masyarakat akan melaporkan ke pihak Kepolisian bila menemukan peminum yang mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan untuk diambil tindakan hukum.

“Masyarakat mendukung tindakan polisi melakukan razia atau sidak terhadap para peminum minol diluar upacara adat seperti di jalan-jalan di wilayah Bali,” tulis studi tersebut.

Prohibition di AS

Amerika Serikat (AS) sendiri pernah melakukan larangan penjualan minuman beralkohol pada awal abad ke-20. Larangan ini dikenal sebagai prohibition yang digagas oleh kelompok Temperance.

Usukan Temperance diadopsi dalam amandemen Konstitusi ke-18 yang memutuskan untuk melarang produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol. Larangan ini berlaku efektif pada Januari 1920.

Namun, usia aturan tersebut tidak berlangsung lama. Prohibition diakhiri pada 1933 setelah amandemen ke-21 diratifikasi.

Ada masalah yang ditimbulkan dari larangan minuman beralkohol. Mark Thornton dalam penelitiannya menyebut, sejak prohibition berlaku konsumsi minuman beralkohol sempat menurun pada tahun pertama, namun meningkat drasti pada tahun setelahnya.

Sebagaimana data dari The Economic Results of Prohibition, konsumsi minuman beralkohol pada 1921 menyentuh angka 0,2 galon per alkohol murni, namun melonjak menajdi 0,8 pada 1922 dan sampai 1929 konsumsi per kapita konsisten berada di level 1 galon per alkohol murni.

Larangan ini juga memicu orang-orang yang kecanduan untuk menikmati minuman beralkohol mencari celah mengonsumsi jenis alkohol dari produk kesehatan.

“Prohibition menyebabkan banyak orang meminum lebih banyak alkohol yang seperti alkohol dalam konsentrasi tinggi, obat, dan alkohol sakramental,” tulis Mark.

Kegagalan prohibition menyebabkan pula orang malah beralih ke zat adiktif yang lebih berbahaya.

Mark menyebut, orang-orang yang diharapkan mengalihkan uang pembelian alkohol ke produk susu, asuransi jiwa, tabungan, dan pendidikan, justru mengalihkannya ke narkotika, ganja, tembakau, dan mariyuana. “Produk-produk ini lebih berbahaya dan membuat rasa ketagihan lebih tinggi daripada alkohol,” tulisnya.