Pengamat media sosial Tristan Harris tak dapat menutup kecemasannya melihat penyebaran berita hoax atau disinformasi memenuhi ruang interaksi di jagat maya.

Disinformasi telah menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Sialnya, perusahaan teknologi, kata Harris, merasa konten disinformasi, ujaran kebencian, permusuhan dan opini kontroversial merupakan sumber pundi-pundi keuntungan.

“Mereka (perusahaan teknologi) bersaing untuk merayu kita dengan janji viralitas,” kata Harris dalam diskusi Time 100 Talks, Selasa (20/10/2020) lalu, mengutip tagar yang berpotensi memberikan miliaran penayangan dalam sebuah video di TikTok.

Hal-hal semacam ini, urainya, tidak memberikan tempat tentang apa yang benar, apa yang kredibel atau hal-hal baik kepada masyarakat.

Pendapat Harris ini mengafirmasi kekhawatiran masyarakat dan pemimpin dunia akan bahayanya berita bohong yang beredar di media sosial, terlebih saat dunia tengah sakit dilanda pandemi Covid-19.

TikTok, Instagram, Facebook, Twitter adalah beberapa platform besar yang banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Jika mengambil sisi positif, media sosial mempunyai manfaat sebagai jembatan pada pengetahuan dengan muatan konten edukatif atau menjadi sumber hiburan lewat konten-konten jenaka.

Namun, kebijakan harus diperbarui karena ruang publik telah disisipi kepentingan politik yang cenderung membelah publik dengan perdebatan yang tidak sehat.

Kebijakan baru Twitter

Twitter termasuk salah satu platform yang menyadari dampak buruk media sosial yang dapat mempengaruhi persepsi penggunanya.

Di awal tahun 2020, platform berlogo burung ini memperbarui kebijakannya.

Twitter menambahkan label tambahan kepada institusi atau pejabat yang memiliki afiliasi dengan negara atau bangsa di luar negeri. Sebelumnya, Twitter telah melarang penayangan iklan media dan iklan politik yang didukung pemerintah.

Misalnya, akun media Russia Today @RT_com yang diberi label “Rusia state-affiliated media” yang ditempatkan di bawah nama akun dan di halaman profil.

Dengan demikian, netizen secara tidak langsung diarahkan untuk memperhatikan afiliasi akun Russia Today dalam menilai muatan konten yang diunggah.

Dalam penjelasannya, label afiliasi ini hanya diterapkan pada akun dari negara yang diwakili lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB: China, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

“Kami percaya ini merupakan langkah penting sehingga saat orang melihat akun yang membahas masalah geopolitik dari negara lain, mereka memiliki konteks tentang afiliasi nasionalnya dan lebih tahu tentang siapa yang mereka wakili,” tulis Twitter.

Ketentuan itu tidak berlaku untuk organisasi media yang memiliki independensi editorial meskipun dibiayai oleh negara seperti BBC di Inggris atau NPR di AS.

Twitter mengklaim kebijakan label afiliasi ini telah dikonsultasikan bersama pakar terkait dan kelompok Digital and Human Rights Advisory dari Twitter’s Trust & Safety Council.

Twitter semakin ketat mengawasi platform digitalnya ketika pandemi Covid-19 melanda dunia di awal tahun 2020.

Pengguna diminta untuk menghapus cuitan berisi konten yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus Corona, termasuk di antaranya:

1. Menyangkal penjelasan pakar

2. Menggunakan perawatan, pencegahan, dan teknik diagnosis palsu dan tidak efektif

3. Konten menyesatkan seolah-olah berasal dari pakar atau otoritas

Kebijakan itu berlaku tanpa pandang bulu sekalipun pengguna akun tersebut adalah Presiden AS Donald Trump.

Hal ini terbukti. Twitter sempat membatasi retweet dari cuitan Presiden Donald Trump yang mengklaim dirinya kebal usai sembuh dari Covid-19 pada 11 Oktober 2020.

donald trump di blokir twitter

Cuitan Trump tersebut masih dapat dilihat namun di atasnya terdapat pesan peringatan dari Twitter yang bahwa cuitan Trump tersebut melanggar aturan Twitter tentang penyebaran informasi misleading dan berpotensi menjadi informasi yang merugikan tentang Covid-19.

Begitu juga di Facebook, untuk pertama kalinya postingan Trump dihapus ketika ia mengunggah video berisi pernyataannya bahwa anak-anak “nyaris kebal” terhadap Covid-19.

Presiden Trump memang sosok kontroversi lewat rangkaian pernyataan di media massa maupun cuitannya. Itu adalah pernyataan politiknya, suka atau tidak, dia adalah Presiden pilihan rakyat meskipun cuitannya sudah berkali-kali diberi label peringatan oleh Twitter.

Keberanian untuk intervensi

Apa yang dilakukan Twitter sangat berani dan boleh dikatakan sudah terlibat langsung dalam praktik politik dengan menyentuh cuitan Trump soal pandemi Covid-19.

Padahal, pembicaraan pandemi Covid-19 termasuk materi kampanye yang akan menentukan siapa pemenang Pilpres AS tahun ini di mana Trump maju sebagai calon petahana menantang calon dari Partai Demokrat Joe Biden. Bagaimana rasanya pernyataan seorang Presiden dicap misleading?

Inilah demokrasi, Twitter telah menerapkannya. Dengan kata lain, Jack Dorsey, bos Twitter dan kawan-kawan harus mengambil bagian untuk menjaga kondusifitas perdebatan di media sosial.

Jack Dorsey memang bukan politisi ulung, namun Twitter sendiri meyakini perbincangan sehat dalam demokrasi mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dalam wacana politik.

Namun, baik Twitter, Facebook dan platform lainnya belum sepenuhnya sempurna.

Mereka masih alpa dengan perkembangan politik di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia sesungguhnya mempunyai kemiripan dengan apa yang terjadi di negeri Paman Sam.

Misalnya saja fenomena buzzer politik, akun-akun anonim dengan afiliasi politik tertentu yang menyebarkan konten secara serampangan, bahkan tidak ragu untuk mengunggah informasi pribadi ke media sosial.

Kealpaan perusahaan teknologi menyebabkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mengambil tindakan dengan menerbitkan peraturan menteri (permen).

Kementerian yang dikomandoi Johnny G Plate ini rencananya akan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tahapan pemblokiran media sosial.

Wacana blokir media sosial ini muncul di tengah ramainya demo penolakan UU Cipta Kerja yang disebut terjadi karena pengunjuk rasa termakan hoax yang beredar luas di media sosial, meski dibantah Johnny G Plate.

Kebijakan yang menimbulkan kecurigaan, apakah ini akan menjadi alasan baru untuk membungkam akun-akun kritis mengingat sejumlah aktivis sebelumnya sering dijerat dengan UU ITE?

Aturan ini bak buah simalakama. Di sisi lain dianggap akan mengekang kebebasan berpendapat, namun masyarakat harus mendapat perlindungan dari maraknya konten-konten sesat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hoax dengan berbagai tafsirannya, bagaimanapun juga, mustahil hilang dari muka bumi karena nalar manusia membuat makna informasi menjadi beragam.

Kebenaran atau postingan bernada positif pun tidak selalu selaras dengan feedback dari penerima pesan.

Dalam skala sederhana, misalnya, ketika pembangunan rumah ibadah di satu daerah yang sejatinya mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta justru dianggap bisa menimbulkan keresahan masyarakat setempat. Pesan baik itu sudah tersampaikan, tetapi penerima berhak mempersepsikannya dengan berbeda.

Karena itu, bila hoax dalam konteks politik dianggap telah memicu terjadinya tindakan demo penolakan UU Cipta Kerja yang menggangu ketertiban publik, asumsi ini masih perlu diperdebatkan.

Hoax bukan satu-satunya pendorong orang berdemonstrasi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah ditambah lagi komunikasi buruk jajaran kementerian juga bisa jadi meningkatkan eskalasi unjuk rasa menjadi lebih luas.

Masalah buruknya komunikasi publik ini telah diakui Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet pekan lalu.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter/jokowi)

Transparansi dan akuntabilitas

Kecemasan netizen di dunia maya seharusnya dapat dihindari dengan syarat tercapainya transparansi dan akuntabilitas atas unggahan konten.

Mungkin bisa dimulai dengan penertiban akun-akun anonim yang kerap dipakai sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik tertentu tanpa peduli gagasan otentik yang baik bagi masyarakat. Ini salah satu bentuk akuntabilitas.

Niscaya, kalaupun disinformasi menyebar di media sosial, netizen sudah mempunyai penangkal kuat berupa pengetahuan untuk mengabaikannya.