Kehadiran UU 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan momentum besar untuk Indonesia. Perbincangannya meluas di masyarakat sejak pengesahan di sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 sampai diundangkan pada 2 November 2020.

Namun, dari 11 klaster yang diatur dalam UU tersebut, klaster ketenagakerjaan termasuk yang menguras banyak perdebatan. Sejumlah serikat buruh menolak UU Cipta Kerja dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Pantauan Indoneside di situs mkri.go.id, 29 Desember 2020, beberapa pemohon uji materi UU Cipta Kerja yang teregristasi antara lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang juga mengajukan uji formil.

Baca juga: Mengenal Frank Abagnale, Penipu Kelas Internasional yang Abadi Melalui Film Catch Me If You Can

Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan pers mengatakan, materi gugatan mereka untuk uji materi mencakup 12 isu, yaitu upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

Di waktu bersamaan, pemerintah tengah mengupayakan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) turunan dari UU Cipta Kerja yang ditargetkan selesai paling lambat pada Februari 2021.

Ada 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja, 40 PP dan 4 Perpres, yang akan disusun. Saat ini, baru dua RPP yang rampung, yaitu PP 73/2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Sedangkan untuk sektor ketenagakerjaan, ada 4 RPP yang sedang dikebut untuk diselesaikan, antara lain:

  1. RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  2. RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja
  3. RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015)
  4. RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Mengenai pembahasan RPP UU Cipta Kerja, Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP karena pihaknya sedang mengajukan judicial review UU Cipta Kerja.

“Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sedang kita gugat di Mahkamah Konstitusi, jadi tidak mungkin kita menolak Undang-Undang tetapi ikut dalam pembahasan RPP.

“Sebagai contoh, apakah RPP bisa mengubah isi Undang-Undang? Tidak mungkin. Contohnya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, UMSK kan dihapus, tidak ada, padahal kita minta UMSK ada. Apakah RPP bisa memunculkan UMSK? Kan, tidak mungkin,” kata Said Iqbal melalui sambungan telepon, Selasa, 29 Desember 2020, seraya menambahkan contoh lainnya pada isu outsourcing.

Ia menambahkan, alasan lainnya, KSPI tidak pernah diajak oleh pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membahas RPP turunan UU Cipta Kerja. “Kita tidak tahu siapa serikat buruh yang diajak ngomong. Jangan-jangan hanya elit buruh,” katanya.

Said Iqbal mengatakan, dari 15 anggota di tripartit nasional, 8 orang yang berasal dari KSPI, KSPSI Andi Gani dan KSBSI menolak.

Baca juga: Rencana Menteri Yaqut Afirmasi Aliran Syiah dan Ahmadiyah, Momentum Perbaikan Kebebasan Beragama di Indonesia

Begitu juga di dewan pengupahan, menurut Said Iqbal, tiga dari lima anggota dewan pengupahan juga menolak. Indoneside telah mencoba meminta konfirmasi lebih lanjut kepada sejumlah pejabat Kemenko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui pesan singkat dan panggilan telepon, namun belum mendapat balasan.

Dalam rilis yang tayang di situsnya, 28 Desember 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan terus melibatkan partisipasi pelbagai elemen masyarakat dalam menyusun RPP turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, termasuk unsur tripartit pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Selain judicial review, para buruh juga akan menempuh mekanisme legislative review UU Cipta Kerja ke DPR RI.

Apa informasi yang bisa diketahui dari UU Cipta Kerja?

Dalam acara outlook perekonomian 2021 pada 22 Desember 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan bahwa UU 11/2020 Cipta Kerja dibuat untuk penyederhanaan regulasi hyper yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Ia meyakini UU Cipta Kerja dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga investasi dan penciptaan lapangan kerja akan tumbuh lebih besar.

Untuk diketahui, Indonesia menempati peringkat ke-73 dalam kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) 2020. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka naik dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen pada periode Agustus 2020.

“Titik penting selanjutnya dalam pemulihan ekonomi nasional kita adalah dalam hal pembangunan UMKM dan koperasi. Undang-Undang Cipta Kerja menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, maka dapat memberi kontribusi penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat luas,” kata Ida Fauziah.

UMKM adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja sebanyak 97 persen. Implementasi UU Cipta Kerja, ujar Ida, diharapkan dapat meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ditargetkan dapat menciptakan 2,7 sampai 3 juta lapangan kerja per tahun.

Tantangan globalisasi

Ida menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam dua dekade terakhir, terjadi perubahan dinamis, yang utamanya digerakkan oleh perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial demografi yang memperluas opsi perekonomian.

Namun, dinamika tersebut, tambah Ida, belum diakomodasi optimal oleh regulasi yang ada, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap kurang responsif dalam menghadapi tantangan yang berkembang saat ini.

“Contoh isu ketenagakerjaan yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait waktu kerja yang fleksibel dan bentuk hubungan baru antara pemberi kerja dan pekerja, ini akan menguntungkan karena memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan paling penting kepastian hukum kepada pekerja,” katanya.

Ada 3 pihak yang menjadi sasaran utama dari UU Cipta Kerja:

  1. Tenaga kerja yang belum bekerja, akan terbuka kesempatan bekerja yang luas
  2. Pekerja atau buruh yang exist, akan ada kelangsungan kerja dan peningkatan perlindungan pekerja dan buruh
  3. Pekerja atau buruh yang mengalami PHK, ada peningkatan perlindungan hak dalam hal terjadi PHK

Pada kesempatan itu, Ida juga memberikan paparan manfaat UU Cipta Kerja, antara lain:

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

  • PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk perkeja yang bersifat tetap
  • Apabila PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja sesuai masa kerja

Alih daya/outsourcing

  • Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya
  • Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerja/buruh dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya

Upah minimum

  • UM wajib ditetapkan di tingkat provinsi (UMP) sedangkan UM Kab/kota tetap ada
  • Formulasi perhitungan UM memuat variable pertumbuhan ekonomi atau inflasi
  • Upah di atas UM ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  • UM yang telah ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja tidak boleh diturunkan

TKA

  • TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu, diwajibkan RPTKA

Pesangon

  • Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

  • Diselengarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah, serta tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT dan JP.

Waktu kerja

  • Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13/2003 dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleskibel untuk pekerjaan tertentu

Ia mengatakan, jika 4 RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketengakerjaan telah selesai dan diimplemaentasikan maka, manfaat UU Cipta Kerja dapat dirasakan baik pekerja maupun stakeholder ketenagakerjaan dan membantu mengakselerasi perekonomian Indonesia di tahun 2021.

Baca juga: Menahan Diri Untuk Tetap Di Rumah Saat Menyambut Tahun Baru Tetaplah Mengasyikkan