Negara-negara di dunia menghadapi tantangan pemanasan global akibat emisi gas karbon. Bila dibiarkan, maka dikhawatirkan pada 2050 mendatang ketinggian air laut dapat mencapai 20 cm.

Sejumlah negara termasuk Indonesia berkomitmen mengurangi 50 persen emisi gas rumah kaca untuk memenuhi target pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius melalui Perjanjian Paris 2015.

Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut dalam UU Nomor 16/2016 tentang Persetejuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim. Kebanyakan emisi gas karbon atau rumah kaca dihasilkan dari kendaraan bermotor berbahan bakar minyak.

Karena itu, Indonesia mulai serius melakukan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Bagaimana kondisinya saat ini?

Mobil listrik sudah berseliweran di jalan meski jumlahnya masih tidak sebanyak kendaraan berbahan bakar minyak fosil.

Meski demikian, Indonesia menjajaki tahapan demi tahapan agar di masa depan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat terimplementasi penuh.

Salah satu yang dikembangkan adalah baterai sebagai komponen utama penggerak kendaraan listrik.

Hal ini dibahaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Minerba Komisi VII DPR RI dan Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik pada 1 Februari 2021.

Ada empat BUMN menjadi anggota konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH). Keempatnya adalah PT Pertamina (Persero), Inalum (MIND DI), PT PLN (Persero), dan PT Antam Tbk yang mendapat penugasan dari menteri BUMN Erick Thohir.

Indonesia diuntungkan karena memiliki kekayaan sumber daya mineral berupa material bahan baku baterai seperti nikel, aluminium, mangan, cobalt dan nikel yang menyimpan 30 persen dari cadangan nikel dunia.

“Mind ID sebagai holding industri pertambangan bersama dengan PT Antam yang memiliki cadangan nikel nomor 2 di Indonesia akan berperan untuk menyediakan biji nikel sebagai bahan baku hulu dan antara baterai,” kata Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana dalam rapat.

Baca juga: Penyebab Industri Baja Nasional Kembali ‘Menjerit’ Tahun 2021

Agus menjelaskan, pada bagian hulu, terdapat PT Antam dan MIND ID. Lalu, pada bagian intermediate, ada PT PLN, PT Pertamina, MIND ID dan terakhir pada bagian hilir ada PT PLN.

Adapun pengembangan dari hulu hingga hilir membutuhkan investasi pendanaan sebesar USD 13,4-17,4 Miliar atau setara Rp184-244 Triliun (asumsi kurs Rp14.000 per USD). Dari angka itu, investasi terbesar diperlukan di bagian hulu smelter penyedia bahan baku baterai.

Dalam paparannya, peta jalan menargetkan Original Equipment Manufacturer (OEM) mulai berproduksi pada 2022, kemudian pada 2026 Ibu Kota baru Indonesia nanti mengadopsi penuhi kendaraan bermotor listrik.

Direktur Mega Project PLN, M Ikhsan Asaad yang hadir dalam rapat mengatakan pihaknya mendukung penyediaan infrastruktur pengisian ulang daya kendaraan listrik berbasis baterai.

Sejak Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan diterbitkan, ia menerangkan PLN telah menginisiasi pendirian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 32 titik pada 22 lokasi di beberapa kota.

Baca juga: Pentingnya Dukungan terhadap kesehatan mental karyawan: Employee Assisstance Program

Konsorsium baterai listrik membuka kerja sama dengan perusahaan swasta untuk pengembangan SPKLU. Dari rencana peta jalan, selain SPKLU, ada juga pilot project untuk 33 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Ikhsan Asaad mengatakan, pihaknya mendorong pengecasan baterai dilakukan di rumah dengan pemberian insentif diskon 30 persen pada pukul 22.00 sampai 05.00.

“Kami bekerja sama dengan dealer-dealer mobil listrik kalau misalkan ada pelanggan mobil listrik, kita bantu misal ingin menambah daya,” ucapnya.

Menurut pemaparannya, kendaraan listrik jauh lebih efisien dari kendaraan berbahan bakar fosil. Sebagai perbandingan, untuk jarak tempuh, 1 liter bensin dapat menjangkau 10 km, sedangkan kendaraan listrik dengan 5 kWh bisa menjangkau 50 km.

“Komisaris kami Jakarta-Denpasar kalau menggunakan mobil listrik hanya Rp200 ribu biaya listirk sementara ICE kemungkinan Rp 1,2 juta. Tapi kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya karena ini (mobil listrik) masih kena PPnBM sekitar 30 persen,” ungkapnya.

Bagaimana pengembangan baterai listrik ke depannya?

Meski kendaraan listrik menjadi mimpi di masa depan, namun jalannya menghadapi tantangan mulai dari sisi bisnis, harga kendaraan, teknologi dan isu lingkungan.

Paparan yang disampaikan Agus Tjahajana menyebutkan pengembangan industri baterai listrik memiliki risiko teknologi tinggi.

Teknologi baterai yang digunakan masih bergantung pada pemain global baterai dan OEM serta offtaker, sedangkan Indonesia belum memiliki pengalaman memadai dalam membangun industri baterai listrik.

Mereka juga meminta agar ada perbaikan pengenaan pajak kendaraan listrik berbasi baterai agar dapat bersaing dengan kendaraan ICE yang kelak mempengaruhi penggunaan baterai dalam negeri.

Baca juga: Mencerna Kekecewaan Jokowi soal PPKM

Agus Tjahajana menerangkan, Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik sedang menjajaki kerjasama dengan mitra-mitra. Baterai produksi mereka nantinya akan dijual untuk pasar dalam negeri dan luar negeri. Saat ini ada 2 mitra utama yang berjalan yaitu LG dan CATL.

Pimpinan RDP Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra menanggapi bahwa Komisi VII DPR RI sangat serius mengikuti pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik.

Menyoroti isu lingkungan, Ramson mencermati persoalaan energi primer Indonesia, 50 persen masih berasal dari batubara. Indonesia memang memiliki kepentingan untuk keamanan energi, namun mengingatkan juga PT PLN untuk pro aktif mencermatinya.

“Jangan masalah soal teknis, publik bicara bauran energi. Ini jadi salah karena bauran energi tidak mungkin diubah 10 tahun mendatang,” katanya.

Baterai mobil listrik
Baterai mobil listrik. (Foto: otospirit.com)

PT PLN sudah memiliki aplikasi e-mobility Charge.in yang bisa melakukan transaksi cashless dalam pengisian ulang kendaraan listrik di SPKLU PLN.

Dengan aplikasi ini, mereka juga bisa melakukan analisis dan monitoring seberapa banyak orang menggunakan kendaraan listrik. Ikhsan Asaad mengatakan aplikasi ini perlu diluaskan di seluruh SPKLU, yang tidak saja milik PLN.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik dan konsorsium BUMN agar mempersiapkan time schedule terukur untuk pembangunan industri baterai kendaraan bermotor listrik dengan target waktu produksi perdana yang jelas.

Komisi VII juga mendesak tim pengembangan bersama BPPT dan LIPI melakukan riset dan pengembangan desain produk dan komponen sehingga baterai kendaraan listrik memiliki keunggulan komparatif.

Selain itu Komisi VII meminta Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik untuk mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir mengikutsertakan PT LEN Industri ke dalam konsorsium baterai ini yang akan memberi dukungan mengenai battery management system (BMS).

Usulan itu muncul menanggapi posisi PT LEN Industri selama ini bukan bagian dari konsorsium BUMN ini padahal keberadaan perusahaan peralatan elektronik tersebut cukup strategis dalam pengembangan baterai kendaraan listrik.

Dirut PT LEN Industri Bobby Rasyidin yang hadir dalam rapat ini menjelaskan sejak 2018, peusahaannya memproduksi komponen battery pack BMS dengan nilai TKDN di atas 40 persen. Ia mengatakan BMS telah diuji di beberapa kendaraan listrik dan sampai saat ini memiliki performa cukup baik.

Baca juga: Mencerna Kekecewaan Jokowi soal PPKM