Penolakan UU Cipta Kerja terus berlanjut di berbagai daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada aksi elemen masyarakat dan mahasiswa di Purwokerto, Jawa Tengah pada Kamis (16/10/2020).

Unjuk rasa tersebut diikuti ratusan orang, menurut laporan Kompas.com, yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak). Pada aksi tersebut, mereka menuntut Bupati Achmad Husein dan DPRD Banyumas menandatangani surat pernyataan menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Akan tetapi, aksi yang berlangsung di Alun-Alun Purwokerto menjadi riuh pada malam hari setelah polisi menyiramkan water cannon ke arah kerumunan peserta aksi agar membubarkan diri.

Kapolresta Banyumas, Kombes Whisnu Caraka, dalam laporan Gatra.com mengatakan pihaknya terpaksa membubarkannya karena mereka telah melebihi waktu yang ditentukan pukul 18.00 WIB. Beberapa pelajar yang ikut dalam aksi diamankan untuk dimintai keterangan.

Bupati Husein menanggapi aspirasi Semarak dengan meminta waktu dua pekan untuk mengkaji tuntutan mereka. Rekaman video pembubaran tersebar luas di media sosial disertai tagar #purwekerto yang menempati kolom trending topic.

Polisi vs Peserta Aksi

Lagi-lagi, aksi penolakan UU Cipta Kerja selama ini memperlihatkan bahwa masalah ini merupakan urusan antara pihak Kepolisian dan peserta aksi. Sebelumnya ketegangan antara Polisi dan peserta aksi terjadi di unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, 6-8 Oktober 2020 lalu dan di daerah lainnya.

Padahal dalam menanggapi penolakan UU Cipta Kerja, keutamaan yang seharusnya hadir adalah diskursus antara pemerintah dan elemen masyarakat penolak UU Cipta Kerja. Cara ini juga akan mencegah potensi kerusuhan dalam berbagai aksi.

Namun, dari hari ke hari, penolakan UU Cipta Kerja seolah tidak menemukan titik akhir, walaupun beberapa Gubernur telah menyanggupi tuntutan massa untuk menolak UU Cipta Kerja.

Demo mahasiswa tolak UU Cipta Kerja
Demo mahasiswa tolak UU Cipta Kerja di gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). (Foto: SonoraFM92)

Apa yang menjadi perbincangan di publik saat ini berkisah dengan draft UU Cipta Kerja final belum dapat diakses, sementara pada bagian lain terjadi penangkapan terhadap sejumlah aktivis.

Seperti yang dialami anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Salah satunya petinggi KAMI Syahganda Nainggolan ditetapkan sebagai tersangka penghasutan terkait demonstrasi UU Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu.

Kriminalitas dan Kritik

Dari rangkaian peristiwa yang ada, penolakan UU Cipta Kerja mempunyai dimensi yang sangat luas karena menyangkut unsur politik dan hukum yang bersamaan dengan pembahasan isi UU Cipta Kerja.

Ini terlihat dari banyaknya berita tentang penangkapan peserta aksi yang diduga melakukan pengrusakan, kericuhan, berikut juga pihak yang memprovokasi.

Sementara, di media sosial, narasi yang berseberangan atas pendapat pemerintah dapat terancam pada tuduhan hoax yang selanjutnya berhadapan pada UU ITE.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter/jokowi)

Perkembangan situasi terakhir ini dicermati mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Baginya, perlu dibedakan antara aksi kriminalitas dan kritik yang terjadi di penolakan UU Cipta Kerja sehingga tidak perlu ada penangkapan terhadap kritikus UU Cipta Kerja.

“Kalau melihat abjad dari kriminalitasnya, yang harus ditangkap duluan ya orang-orang yang terekam CCTV itu sebagai perusuh. Bukan kritikus yang berjasa bagi demokrasi. Kalau kritik mereka dianggap memicu kerusuhan, kenapa tidak tangkap 575 anggota DPR yang bikin UU berbagai versi yang rusuh?” tulis Fahri Hamzah dalam akun Twitternya, Rabu (14/10/2020).

Dan pada cuitan berikutnya, Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin untuk bisa melihat jernih realita ini.

“Saya hanya bisa kirim doa kepada Pak Presiden dan Pak Kyai. Semoga bisa jernih meihat realitas ini. Kita tidak bisa begini. Ayolah buka jalan damai dan rekonsiliasi. Kenapa sih susah amat diskusi. Kenapa sih semua harus berakhir di bui. Ayolah…ayolah…ayolah…”

Pembatalan UU Cipta Kerja

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang ikut dalam barisan penolakan mewakili kalangan buruh mengatakan pihaknya menolak UU Cipta Kerja.

Proses penerbitan UU Cipta Kerja sekarang menunggu penandatanganan dari Presiden Joko Widodo dan selanjutnya pembahasan aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP). Said Iqbal mengatakan menolak jika dilibatkan dalam pembahasan PP.

“Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Pihaknya pun mempersiapkan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formil dan uji materiil. Selain itu, langkah legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah dan aksi lanjutan akan dilakukan.

Terlihat bahwa persoalan UU Cipta Kerja saat ini semakin mengerucut, ia tidak lagi dihadapkan pada posisi pro dan kontra, tidak lagi pada pilihan perlu atau tidak perlu, melainkan sudah terkait pada eksistensi, ada dan tidak adanya Undang-Undang ini.

Eksistensi menuntut refleksi mendalam tentang hakikat sehingga perlu ketenanganan dalam penanganan penolakan UU Cipta Kerja.

Pemerintah sebagai pengusul UU Cipta Kerja tentu akan mempertahankan Undang-Undang ini. Bagaimanapun UU Cipta Kerja secara otomatis akan diundangkan meskipun Presiden tidak menandatanganinya.

Pemerintah sudah unggul lebih dahulu. Sementara peluang dibatalkannya UU Cipta Kerja bisa terjadi andai MK mengabulkan uji formil. Maka, langkah politik Presiden Joko Widodo akan sangat dinantikan dalam sebulan ini.

Pada bulan ini juga, tepatnya 20 Oktober 2020, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memperingati satu tahun pelantikan keduanya. Mengikuti pendapat Fahri Hamzah, ada benarnya bahwa jalan damai dan rekonsiliasi perlu ditempuh.