Kabar gembira kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan vaksin Covid-19 tersedia gratis. Pernyataan ini disampaikan Jokowi melalui siaran di kanal YouTube, 16 Desember 2020.

Ia mengatakan keputusan vaksin gratis itu diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat, termasuk hitung-hitungan anggaran keuangan negara.

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Jokowi sebagaimana dikutip.

Jokowi selanjutnya meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani merealokasi anggaran untuk mensukseskan program vaksin gratis ini.

Dengan demikian, Indonesia mengikuti jejak negara-negara lain yang lebih dulu menggratiskan vaksin Covid-19. Contoh terdekat, negara tetangga Malaysia dan Singapura yang mengumumkannya pada 14 Desember 2020.

Dalam kurun waktu sebulan terakhir, persoalan harga vaksin telah menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Musababnya, ketika negara lain berbondong-bondong memberi vaksin Covid-19 secara gratis, pemerintah Jokowi justru membagi skema vaksinasi menjadi dua program, yaitu vaksin subsidi dan vaksin mandiri.

Vaksin subsidi diberikan gratis kepada rakyat yang tergolong miskin, sementara vaksin mandiri yang berbayar ditujukan kepada golongan masyarakat mampu secara ekonomi. Ini kemudian menimbulkan perdebatan.

Petisi berisi tuntutan vaksin gratis pun diluncurkan. Penggagasnya adalah Sulfikar Amir, pakar sosiologi bencana.

“Program Vaksin Mandiri adalah komersialisasi vaksin yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin. Padahal minimal 70% warga Indonesia harus diberi vaksin agar pandemi bisa berhasil. Dan itu harus dilakukan secara serentak agar efektif menghentikan penularan Covid-19,” bunyi petisi yang sudah ditandatangani 10 ribu akun.

Permintaan supaya negara memberikan vaksin gratis juga diutarakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Vaksin mandiri yang mengharuskan pengusaha membiayai pegawainya dirasa bakal membebani keuangan perusahaan yang memiliki dana terbatas.

“Kalau nanti vaksinnya harganya mahal, itu bagaimana? Kan, karyawan enggak dihitung 1-2 orang,” kata Hariyadi dikutip dari CNN Indonesia, 15 Desember 2020.

 

Keamanan vaksin Covid-19

Isu vaksin memang memiliki beragam dimensi untuk dikulik. Selain harga, masalah yang banyak disinggung sekarang adalah keamanan vaksin. BPOM masih mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19, sampai tulisan ini ditayangkan 17 Desember 2020.

Hasil belum keluar, namun desas-desus sudah lebih dulu mengambil panggung di media sosial. Jokowi mencoba menepis keraguan masyarakat soal keamanan vaksin. Ia mengatakan akan menjadi penerima vaksin pertama.

Isu-isu tidak berdasar soal vaksin ini memang menambah pekerjaan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk segera diluruskan. Ahli dimajukan untuk mengklarifikasi hoaks yang kadung menyebar di jagat maya.

Dalam dialog bertajuk Vaksin: Fakta dan Hoaks yang diselenggarakan KPCPEN, dr Dirga Sakti Rambe, vaksinolog dan spesialis penyakit dalam, memberikan pencerahannya kepada masyarakat. Satu di antaranya menyangkut tudingan bahwa vaksin dapat menyebabkan kanker.

“Tidak ada vaksin yan menyebabkan kanker. Yang ada vaksin bisa melindungi dari kanker. Contoh vaksin Hepatitis B, itu melindungi dari kanker hati, vaksin HPV melindungi dari kanker leher rahim,” kata dr Dirga.

Begitu juga klaim bahwa vaksin dapat menyebabkan orang menjadi autisme, menurutnya, adalah penelitian palsu.

Pada kesempatan itu, dr Dirga menjelaskan tidak ada vaksinasi Covid-19 selama BPOM belum mengeluarkan izin.

“Kalau pada saatnya tiba BPOM sudah keluarkan izin, kita tidak perlu khawatir. Kalau izin ada, vaksin dipastikan keamanan dan keefektivitasannya,” tambahnya.

Twitter turut mengambil langkah serius untuk meredam informasi keliru seputar vaksin yang bersilewaran di platformnya, mengikuti dua platform besar lainnya YouTube dan Facebook.

Dalam blog resminya, Twitter mengatakan perusahaan akan memberi label dan peringatan kepada pengguna yang menyebarkan rumor tidak berdasar, klaim dan informasi tidak lengkap tentang vaksin.

Netizen juga perlu berhati-hati menyebarkan informasi keliru soal vaksin karena Twitter akan memaksa pengguna untuk menghapus cuitan kontroversi. Kebijakan ini berlaku mulai 21 Desember 2020.